4068
view(s)
SURABAYA (4/2) - Program Tol laut yang merupakan salah satu kebijakan andalan Pemerintah Presiden Joko Widodo bertujuan untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan di Indonesia. Adanya kebijakan Tol Laut ini diharapkan dapat menurunkan tingkat disparitas harga yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia khususnya wilayah Indonesia bagian Timur.
Wilayah Indonesia yang sebagian besar disatukan oleh lautan membuat konektivitas laut yang terintegrasi sangat penting.
"Konektivitas antar wilayah di Indonesia merupakan fokus utama dalam menjalin keterhubungan setiap wilayah Indonesia," demikian Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R. Agus H. Purnomo usai mengikuti seminar Nasional Tol Laut yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) di Surabaya, Senin (4/2).
Menurut Agus jika dilihat berdasarkan tolak ukur kinerja logistik di dunia, saat Ini Indonesia menduduki posisi 41 pada tahun 2018, mengalami kenaikan posisi dari tahun 2017.
Begitu juga jika dilihat berdasarkan realisasi pelayanan petikemas dengan Tol Laut, juga terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik voyage maupun jumlah muatan berangkat. Jika pada tahun 2017 realisasi voyage hanya 152, maka terjadi peningkatan pada tahun 2018 mencapai 239 voyage.
"Sedang untuk realisasi muatan berangkat, pada tahun 2017 mencapai 212 ribu ton muatan dapat diangkut. Meningkat pada tahun 2018 menjadi 229 ribu ton muatan," kata Dirjen Agus.
Selain itu berdasarkan pelayanan di Pelabuhan, jika dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara Indonesia menduduki posisi ke-3 Setelah Singapura dan Malaysia.
“Adanya kenaikan posisi tersebut menunjukan distribusi logistik Indonesia mengalami kenaikan yang positif aik dari segi pelayanan sarana maupun prasarana yang telah disediakan,” kata Dirjen Agus.
Dirjen Agus mengatakan, untuk menciptakan konektivitas yang efektif, integrasi antara Tol Laut dengan moda lainnya senantiasa dikembangkan. Pada Tahun 2019, Tol laut akan melayani 18 trayek yang sudah terhubung dengan 31 rute Jembatan Udara yang sebagian besar wilayahnya melewati Provinsi Papua.
Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kinerja konektivitas antar wilayah guna mendukung perekonomian wilayah, Kementerian Perhubungan telah membangun Rencana Induk yang menghubungkan transportasi darat, laut, dan udara maupun perkeretaapian yang diharapkan dapat saling terintegrasi sehingga akan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Untuk transportasi dengan wilayah terpencil, tertinggal, terdalam, dan perbatasan telah disediakan kapal feeder agar dapat melintasi wilayah dengan perairan dangkal.
“Pemerintah mendorong integrasi moda Tol Laut dengan moda darat, baik angkutan sungai maupun angkutan jalan yang dapat melayani angkutan barang sehingga proses distribusi logistik bisa mencakup end-to-end yang dimulai dari penjual barang sampai penerima barang.
Dalam rangka memastikan harga barang yang diangkut, Rumah Kita (Sentra Logistik) diintegrasikan dengan Program Tol Laut. Rumah Kita dapat merekrut para pedagang (diluar pedagang/pemain lama) di daerah/lokasi homebase Sentra Logistik tersebut ataupun di luar homebase/pelabuhan yang disinggahi Tol Laut/hinterland yang pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat Cq Dinas Perdagangan.
“Dengan adanya program ini diharapkan harga barang yang diangkut oleh tol laut dapat dimonitor dengan baik,” tutup Agus.
