4263
view(s)
JAKARTA (19/7) – Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Arif Toha menerima kunjungan kehormatan (Courtesy Call) dari Kedutaan Besar Jepang yaitu Minister of Economic Affairs and Development of Embassy of Japan, Mr. Usui Masato dan Transportation Attache, Embassy of Japan Mr. Hiroki Takeshi, pada Selasa (19/7) di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta.
Pada kesempatan tersebut Dirjen Arif memperkenalkan diri sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang baru dilantik sejak tanggal 30 Juni 2022.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Jepang atas dukungan dan kerjasamanya yang baik selama ini dengan Pemerintah Indonesia, terutama kerjasama dalam pembangunan Pelabuhan Patimban,” ujar Dirjen Arif.
Kedua belah pihak juga membahas terkait rencana penyelenggaraan High Level Meeting on Patimban Port Project sebagai tindak lanjut dari kunjungan Menteri Perhubungan ke Jepang beberapa waktu lalu. Pelaksanaan High Level Meeting ini akan direncanakan dihadiri oleh Direktur Jenderal terkait dari kedua negara.
“Kami siap menunggu undangan untuk pelaksanaan High Level Meeting on Patimban Port Project, dengan rencana agenda pembahasan meliputi manajemen pengelolaan pelabuhan, perluasan terminal kendaraan dan peti kemas (Fase 1-2), struktur pengoperasian terminal peti kemas dan isu terkait lainnya,” paparnya.
Selanjutnya pihak Kedubes Jepang juga memperkenalkan diri, di mana Mr. Usui Masato merupakan pejabat baru yang ditugaskan pada Kedubes Jepang di Indonesia sebagai Minister of Economic Affairs and Development.
“Kami mengucapkan selamat atas penugasan Bapak Arif Toha sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Laut definitif. Terkait dengan Pembangunan Pelabuhan Patimban, kami sangat mendukung kegiatan ini dan kami juga berharap pelaksanaannya sesuai dengan jadwal," balas Mr Masato.
Selanjutnya kedua pihak membicarakan keberhasilan negosiasi yang telah dilakukan untuk Paket 5 dan Paket 6 dari Project tersebut.
Turut hadir mendampingi Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBM), Direktur Kepelabuhanan, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, perwakilan Bagian Perencanaan Ditjen Hubla serta Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI).
