4708
view(s)
SORONG (30/9) - Kementerian Perhubungan meresmikan 5 (lima) unit Kapal Negara Patroli untuk memperkuat armada di wilayah timur Indonesia pada Jumat (30/9) di Pelabuhan Sorong, Papua Barat. Kapal Negara Patroli tersebut diresmikan secara simbolis oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Capt. Mugen S. Sartoto mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Kelima Kapal Negara Patroli ini, yakni KNP. 379 yang ditempatkan di KSOP Kelas I Sorong, KNP. 4005 ditempatkan di KSOP Kelas III Biak, KN. 5260 ditempatkan di UPP Kelas III Teminabuan, KN. 5263 ditempatkan di UPP Kelas III Korido, dan KN. 5261 ditempatkan di UPP Kelas III Bade.
"Keberadaan Kapal Negara Patroli yang ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) sangat penting dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penjagaan laut dan pantai, di antaranya menegakkan aturan keselamatan dan keamanan pelayaran, melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta membantu pencarian dan penyelamatan jika terjadi kecelakaan pelayaran di wilayah kerja masing-masing," ujar Capt. Mugen.
Menurutnya, pelaksanaan fungsi penjagaan dan penegakkan peraturan perundang-undangan di laut dan di pantai merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
"Untuk melaksanakan fungsi dimaksud perlu didukung oleh prasarana berupa Pangkalan Armada Penjagaan Laut dan Pantai yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia serta tersedianya kapal patroli dan Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan profesional dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran," kata Capt. Mugen.
Terkait dengan kondisi tersebut, lanjutnya, maka Kementerian Perhubungan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana termasuk dengan membangun armada Kapal Negara Patroli.
"Dengan bertambahnya unit Kapal Negara Patroli diharapkan dapat semakin memperkuat armada kapal patroli yang sudah ada dalam menciptakan keselamatan pelayaran, juga menjaga laut Indonesia dari segala bentuk gangguan dan ancaman serta mencegah dan menangani kerusakan lingkungan laut," jelasnya.
Capt. Mugen minta kepada seluruh jajaran UPT yang memiliki asset Kapal Negara, agar dapat mengoperasikan, merawat dan memelihara kapal-kapal tersebut dengan baik karena kapal ini dibangun menggunakan dana APBN.
Pada rangkaian acara tersebut dilakukan juga Pengukuhan Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Negara Patroli sebanyak 95 orang ABK yang berasal dari 11 UPT Ditjen Perhubungan Laut Wilayah Papua dan Papua Barat.
Pihaknya berpesan kepada seluruh ABK Kapal Negara Patroli agar selalu melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan profesional.
"Selain sebagai penjaga keamanan dan keselamatan pelayaran, ABK Kapal Negara Patroli adalah garda terdepan yang mengemban tugas law enforcement atau penegakan hukum untuk kepentingan keselamatan pelayaran," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor KSOP Kelas I Sorong Jece Julita Piris mengungkapkan bahwa kegiatan peresmian ini merupakan tindak lanjut penerimaan aset sesuai Berita Acara Serah Terima Aset Kelima Kapal Negara Patroli kepada masing-masing UPT penerima.
"Pada kesempatan ini kami juga membagikan 50 unit Life Jacket kepada para Nelayan di Pulau Doom dan 50 unit Life Jacket untuk Nelayan di Pulau Raam sebagai bentuk dukungan kami terhadap penegakkan aturan keselamatan pelayaran," kata Jece.
Sebagai informasi, saat ini jumlah Kapal Negara Patroli sebanyak 374 unit, di mana pada tahun 2019 - 2022 telah dibangun 16 unit Kapal Negara Patroli dan 5 di antaranya ditempatkan di UPT wilayah Papua dan Papua Barat.
Penempatan 5 (lima) unit Kapal Negara Patroli tersebut di wilayah Papua dan Papua Barat merupakan bukti keseriusan Kementerian Perhubungan untuk menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah Timur Indonesia.
Turut hadir pada acara tersebut Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong, Komandan Lantamal XIV Sorong, Dan Pasmar III Sorong, DirPol Airud Papua Barat, Komandan Lanal Biak, Komandan Yon Marharlan XIV Sorong, General Manager PT. Pelindo Cabang Sorong, para Kepala Kantor UPT Ditjen Perhubungan Laut di wilayah Papua Barat dan Papua, perwakilan instansi Pemerintahan dan stakeholder di wilayah Sorong.
