TANJUNG PINANG (20/7) - 3 (tiga) negara pantai yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura yang tergabung dalam Tripartite Technical Expert Group (TTEG) bersama dengan para pengguna jasa, stakeholder lainnya yang memiliki kepentingan di Selat Malaka dan Selat Singapura membentuk forum kerjasama Cooperative Mechanism (CM) guna memastikan terwujudnya keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura yang salah satu kerjasamanya adalah pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) melalui wadah Aids of Navigation Funds (ANF) Committee.
Saat ini, kegiatan pemeliharaan SBNP dalam rangka kerjasama dalam wadah ANF tersebut berlangsung dari tanggal 16 Juli 2018 hingga 9 Agustus 2018 dengan menggunakan Kapal Negara Kenavigasian KN. Jadayat dari Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang.
Adapun penugasan pemeliharaan SBNP tersebut mencakup 28 unit SBNP di wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang dan Distrik Navigasi Kelas I Dumai, yang terdiri dari 5 Menara Suar, 8 Rambu Suar, 6 Resilient Light Beacon (RLB) dan 9 Pelampung Suar yang kesemua itu merupakan SBNP yang sangat vital bagi lalulintas pelayaran internasional, regional maupun domestik di kawasan tersebut.
"ANF merupakan wadah bagi masyarakat pelayaran internasional untuk berpartisipasi mendukung pemeliharaan SBNP pada jalur pelayaran yang sangat padat dengan lalulintas pelayaran internasional," ujar Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang, Raymond Sianturi.
Raymond menjelaskan bahwa melalui pemeliharaan SBNP melalui pemanfaatan pembiayaan dari ANF dilakukan untuk sepanjang alur TSS (Traffic Separation Scheme) Selat Malaka dan Selat Singapura.
"Pelaksanaan pemeliharaan dimaksud didukung oleh tenaga ahli Malacca Straits Council (MSC) Jepang, yang juga ditunjuk oleh Komite ANF sebagai pengawas / supervisor teknis dalam pemeliharaan serta perbaikan SBNP dimaksud," jelas Raymond.
Raymond juga menekankan kepada petugas Disnav Tanjung Pinang yang bertugas untuk melaksanakan pemeliharaan sesuai standar dan berkualitas tinggi tentunya dengan mengutamakan keselamatan.
Lebih lanjut, Raymond menjelaskan bahwa Indonesia sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) terus berperan aktif dalam menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim terutama di jalur yang digunakan sebagai lalu lintas pelayaran Internasional.
"Meskipun terdiri dari wilayah perairan Indonesia, Malaysia dan Singapura, namun Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan Selat yang dipergunakan bagi lalulintas pelayaran internasional sebagaimana diamanatkan dalam Hukum Laut Internasional," ujar Raymond.
Raymond menambahkan bahwa jalur pelayaran tersebut merupakan choke point pelayaran internasional yang sangat strategis dan memiliki prioritas yang sangat tinggi.
"Tugas ini merupakan pembuktian kepada dunia internasional bahwa Indonesia sangat mementingkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim dan sekaligus menunjukkan komitmen dan itikad baik kita dalam melaksanakan kesepakatan kerjasama internasional," imbuhnya.
Raymond juga menargetkan untuk mampu menjamin keandalan (tingkat pelayanan) minimal sebesar 98% untuk seluruh SBNP di wilayah kerjanya.
"Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dilakukan 2 bulan yang lalu diharapkan dapat meningkatkan kesiagaan kapal, peralatan, bahan kerja, suku cadang dan personil dalam merespon berbagai permasalahan keandalan SBNP di lapangan. Waktu respon TRC saat ini sudah mencapai kurang dari 6 jam, namun untuk penyelesaian aksi lapangan masih ditentukan oleh jarak tempuh.
Salah satu prioritas saat ini dalam mendukung keandalan SBNP di wilayah kerja Disnav Tanjung Pinang adalah dengan menyiapkan sub pangkalan di sisi utara Pulau Batam yang langsung berhadapan dengan cluster perairan paling kritis yang memerlukan penanganan permasalahan keandalan SBNP lebih cepat.
"Kedepan, kami berharap dapat terbentuk Sub Pangkalan atau Pos Pembantu di tempat-tempat strategis yang mampu menjangkau wilayah-wilayah perairan kritis dan sensitif dalam waktu singkat. Semoga dapat diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar lebih efektif dan efisien dalam menjamin terselenggaranya SBNP yang andal bagi kepentingan keselamatan pelayaran," tutup Raymond.