Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa dibutuhkan peran dari pemerintah daerah untuk mengoptimalkan keberlangsungan Tol Laut khususnya bagi daerah bagian di Indonesia Timur, untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan ekonomi secara maksimal. Hal ini disampaikan oleh Menhub pada saat menjadi panelis dalam kegiatan Forum Group Discussion yang diselenggarakan Berita Satu Media dengan tema Optimalisasi Visi Negara Maritim Dalam Pembangunan Daerah, di Jakarta, Rabu (17/7).
Menhub mengharapkan adanya kerjasama dalam kegiatan ekonomi di daerah yang juga didukung oleh tokoh-toko daerah.
“Apa yang kita lakukan sudah cukup intensif, tetapi secara jujur saya sampaikan butuh kerjasama dengan pemerintah daerah, butuh kerjasama dengan tokoh-tokoh daerah, dengan kegiatan ekonomi daerah. Dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan itu harapannya bisa memberikan suatu proses yang lebih baik,” jelas Menhub.
“Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya agar konektivitas bertambah baik untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia bagian barat dan timur. Tol laut ini sangat dibutuhkan khususnya di daerah timur Indonesia. Catatan kami bahwa Indonesia Timur masih belum punya kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi secara maksimal. Harapan kita, dengan adanya tol laut akan ada stimulus bagi daerah tersebut, dan di satu sisi dapat mengurangi disparitas harga,” tambahnya.
Menhub Budi juga menyampaikan bahwa tol laut ini akan dilakukan lebih intensif dengan memanfaatkan angkutan perintis yang berjalan ke seluruh Indonesia untuk dikombinasikan dengan angkutan logistik. Harapannya hal ini dapat menambah okupansi tol laut khususnya dari Indonesia bagian barat menuju ke bagian timur.
“Jadi untuk memastikan konektivitas itu terjadi kita mengadakan kapal perintis yang berjalan ke seluruh indonesia. Dan itu diberikan tarif yang relatif murah. Sekarang, kita akan kombinasikan dengan angkutan logistik. Ini merupakan suatu format baru dimana maksimalisasi pergerakan kapal itu dikomunikasikan. Dengan adanya angkutan itu harapan kita bisa menambah okupansi tol laut,” tuturnya.
Untuk mewujudkan optimalisasi Indonesia sebagai negara maritim, Kementerian Perhubungan akan memanfaatkan Pelabuhan Kuala Tanjung serta Pelabuhan Bitung yang menjadi Pelabuhan Hub selain Pelabuhan Tanjung Priok.
“Kendalanya memang bahwa muatan-muatan yang ada itu didominasi oleh pelabuhan yang ada di negara tetangga. Oleh karena itu kita ingin menggeser jalur tersebut menjadi bagian kita. Seperti yang dari Malaysia dan Singapura bisa beralih ke Kuala Tanjung, dan juga bagaimana memfungsikan Pelabuhan Bitung menjadi lebih maksimal,” tutupnya. (LNM/RDL/YSP/HA)