KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I PONTIANAK
Beranda
Profile
Tugas Dan Fungsi
Pejabat UPT
Wilayah Kerja
Struktur Organisasi
Layanan Dan Fasilitas
Informasi Prosedur Pelayanan
Fasilitas
Publikasi
Berita
Galeri Foto
Galeri Video
Dokumen
Pengumuman
JDIH
PPID
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I PONTIANAK
Beranda
Profile
Tugas Dan Fungsi
Pejabat UPT
Wilayah Kerja
Struktur Organisasi
Layanan Dan Fasilitas
Informasi Prosedur Pelayanan
Fasilitas
Publikasi
Berita
Galeri Foto
Galeri Video
Dokumen
PPID
Beranda
Informasi Prosedur Layanan
Prosedur Layanan
Judul
: SURAT PENGAWASAN BONGKAR / MUAT BARANG BERBAHAYA
Unit Kerja
: SEKSI KESELAMATAN BERLAYAR, PENJAGAAN DAN PATROLI
Lampiran
:
1.
20SURAT PENGAWASAN BONGKARMUAT BARANG BERBAHAYA.PNG
Persyaratan :
Persyaratan
Surat permohonan harus dilampiri dengan:
Sertifikat Kapal
/ Sertifikat K
husus
B3
Manifest muatan
berbahaya
Izin
muat dari pelabuhan
asal
Stowage
plan
Shipping
instruksi
DOC
Untuk
limbah (ijin
dari dinas lingkungan
hidup
)
Manifest
dari
BAPEDAL
Bukti pembayaran PNBP (PUP
9)