PATIMBAN (9/1) - Pemerintah saat ini telah memulai pembangunan Pelabuhan Patimban. Pelabuhan yang berlokasi di Desa Patimban, Pusaka Negara, Subang, Jawa Barat ini direncanakan akan mulai dioperasikan secara terbatas atau soft opening pada akhir tahun 2019.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo saat mendampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan ke Pelabuhan Patimban hari ini, Rabu (9/1).
"Untuk proses pekerjaan konstruksi saat ini tengah berlangsung pengerjaan konstruksi terminal container dan car terminal, pengerukan kolam putar dan alur pelayaran, reklamasi dengan metode Cement Deep Mixing (CDM), konstruksi breakwater, seawall dan peralatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)," kata Dirjen Agus.
Pelabuhan Patimban merupakan salah satu proyek strategis nasional pelabuhan baru yang akan dibangun di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pembangunan pelabuhan ini berdasarkan Peraturan Presiden No.47/2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban Di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Sebagai Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Presiden 58/2017 tentang perubahan atas Perpres no. 3/2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
"Pembangunan Pelabuhan Patimban ini merupakan penanda eratnya kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang yang sudah terjalin selama 60 (enam puluh) tahun, dan mendapatkan pendanaan melalui Official Development Assistance (ODA Loan) Pemerintah Jepang melalui skema Special Term for Economic Partnership atau STEP Loan," ujar Dirjen Agus.
Dirjen Agus menyampaikan bahwa tujuan pembangunan Pelabuhan Patimban adalah untuk mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan, memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di Jakarta dengan pembagian arus lalu lintas kendaraan, serta menjamin keselamatan pelayaran termasuk area eksplorasi Migas.
Pembangunannya sendiri dilaksanakan dalam 3 (tiga) Tahap. Pada Tahap pertama, Pelabuhan Patimban direncanakan akan dapat melayani 3.5 Juta peti kemas (TEUS) dan 600.000 kendaraan bermotor (CBU). Pada Tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5.5 Juta TEUS dan pada Tahap ketiga akan meningkat kembali hingga 7.5 Juta Teus.
Secara umum, Pelabuhan Patimban akan melayani jenis muatan Peti Kemas dan Kendaraan Bermotor yang diangkut menggunakan kapal-kapal berukuran besar. "Nantinya Pelabuhan Patimban juga akan didukung area sarana penunjang (Backup Area) untuk mendukung efisiensi logistik dari dan ke Pelabuhan Patimban seluas 356 Ha," ujarnya.
Dirjen Agus menjelaskan, saar ini masih ada juga proses yang tengah berjalan yaitu proses pengadaan tanah berupa pembayaran ganti rugi secara bertahap. "Penggantian kerugian pemilik tanah secara bertahap diharapkan selesai pada akhir bulan Juni 2019," kata Dirjen Agus.
Disamping kegiatan yang dikerjakan oleh Kementertian Perhubungan juga telah berlangsung pekerjaan pembuatan akses jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).
Pemerintah berharap dengan beroperasinya Pelabuhan Patimban dapat mengefisienkan biaya ekspor produk Indonesia ke luar negeri salah satunya produk otomotif.
"Pemerintah berharap pembangunan Pelabuhan Patimban akan berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan sehingga akan mendukung kelancaran arus barang dan penumpang serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tutup Dirjen Agus.
Sebelumnya, pada saat site visit dimaksud Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pembangunan pelabuhan Patimban merupakan kebanggaan Indonesia yang sudah mesti dikawal bersama untuk pelaksanaan pembangunan pelabuhan Patimban antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya yang harus didukung oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat Subang pada khususnya.
Kedepan wilayah ini akan menjadi segitiga emas perekonomian Indonesia yaitu Patimban, Kertajati dan Cirebon dan akses jalan tol akan menghubungkan antar wilayah tersebut.
Hadir dalam acara site visit Pembangunan Pelabuhan Patimban tersebut adalah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Chief The Mission Kedutaan Besar Jepang dan perwakilan dari unsur-unsur terkait lainnya.