SURABAYA (16/2) - Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak bersama Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah proaktif dan melakukan pendekatan ke para Nelayan agar kapal penangkap ikan yang belum diukur dapat segera dilakukan pengukuran yang ditandai dengan diterbitkannya Pas Kecil.
"Pada awal tahun ini, sebanyak 1.436 kapal nelayan diusulkan untuk dilakukan pengukuran khususnya di wilayah Bulak, Kenjeran, Tambak Sarioso, Asemrowo, Benowo, Krembangan, Mulyorejo, Wonorejo, Sukolilo, Medokan Ayu, Gunungayar Tambak, dan lokasi lainnya," ujar Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Dwi Budi Sutrisno di Surabaya, hari ini (16/2).
Dwi Budi yang memimpin langsung tim ukur kapal penangkap ikan pada (15/2) menjelaskan bahwa sebanyak 219 kapal telah diukur oleh tim gabungan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya di 4 lokasi yaitu di Nginden 21 kapal, Kejawan Keputih, Kali Sari 45 kapal dan terakhir di Tambak Wedi 153 kapal.
"Kami menargetkan bulan Maret seluruh kegiatan pengukuran dan penerbitan pas kecil dapat selesai, bahkan kami upayakan akan dapat selesai akhir bulan Februari ini," kata Dwi.
"Selanjutnya, setelah pemilik kapal mempunyai pas kecil, maka bagi pemilik kapal dan crew kapal wajib mempunyai Surat Keterangan Kecakapan berlayar, yakni SKK 30 mil yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak," kata Dwi.
Namun sebelum memperoleh SKK 30 mil tersebut, lanjut Dwi, nelayan wajib mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota atau dengan bekerjasama dengan Unit Pendidikan Pelayaran.
"Rencananya kegiatan pembinaan dan pelatihan nelayan untuk mendapatkan SKK 30 mil akan dilaksanakan pada Bulan Maret-April 2019 di masing-masing lokasi kelompok/gabungan kelompok nelayan," tutup Dwi.