JAKARTA – Pada era globalisasi saat ini kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat. Hampir setiap saat
perubahan itu selalu terjadi pada setiap sektor kehidupan masyarakat sebagai
akibat dari pesatnya kemajuan dan perkembangan Iptek.
Begitu pula dalam hal teknologi pembangunan kapal. Saat ini
pembangunan kapal cenderung mengarah pada pendekatan ilmiah dan metodologi
berbasis risiko atau risk based metodology.
Demikian disampaikan Direktur Perkapalan dan Kepelautan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Ir. Sugeng
Wibowo, MM dalam sambutannya pada pembukaan acara Pengembangan Berkelanjutan
Marine Inspector Tahun Anggaran 2016 di Dynasty Hotel Resort Bali, Kamis
(18/8/2016).
Dalam acara yang berlangsung selama dua hari dan dihadiri
oleh 94 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut ini, Sugeng Wibowo menyampaikan, kesepakatan kawasan
perdagangan ASEAN atau bahkan kawasan ASIA , menjadi permasalahan sekaligus
tantangan tersendiri yang dihadapi oleh suatu negara, termasuk Indonesia yang
saat ini sedang memposisikan diri sebagai poros maritim dunia seperti yang
dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Apalagi pemerintahan sekarang juga
tengah memberikan perhatian pada penyelenggaraan program Tol Laut dimana
transportasi laut menjadi tulang punggung untuk menyambungkan atau konektivitas
antarpulau yang berada di wilayah nusantara mulai dari Sabang (Aceh) hingga Merauke
(Papua) dan dari Miangas (Sulawesi Utara) hingga Rote (Nusa Tenggara Timur).
“Tentu hal ini menjadi tidak mudah karena dunia maritim
meliputi banyak sekali aspeknya yang kompleks. Salah satunya aspek yang
berkaitan dengan hukum internasional dan organisasi internasional,” kata Sugeng
Wibowo.
Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ir.
A. Tonny Budiono, MM menyampaikan bahwa kemajuan teknologi pembangunan kapal
perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam sampai sejauh mana kemajuan teknologi pembangunan kapal harus
berkembang dengan tidak meninggalkan peningkatan pada aspek keselamatan
pelayaran. "Hal ini tentu tidak lepas dari pengaturan-pengaturan dalam
bentuk regulasi yang akan diterapkan terhadap pembangunan dan pengoperasian
kapal di masa yang akan datang," ujar Tonny Budiono.
Tonny juga menyampaikan bahwa terselenggaranya pemerintahan
yang baik atau good governance tentunya dapat dibuktikan dengan adanya
pelayanan yang baik kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut salah
satunya dengan memiliki kehandalan data yang akurat.
Sugeng menambahkan bahwa perlu diingat, salah satu azas umum
dalam penyelenggaraan negara adalah azas kehandalan data yang akurat.
“Hal ini mengharuskan setiap unit satuan kerja dapat
mempertanggungjawabkan administrasi yang baik, dan dalam bentuk dokumen atau
data,” ujar Sugeng Wibowo.
Pengadministrasian dan atau dokumentasi/pendataan yang baik
merupakan salah satu wujud komitmen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
khususnya Direktorat Perkapalan dan kepelautan untuk memberikan serta
meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pengguna jasa.