JAKARTA (7/12). Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya mengoptimalkan penggunaan fasilitas Pelabuhan Nabire, Propinsi Papua. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya Penandatanganan Kerjasama Sewa Barang Milik Negara antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan PT. Nabire Baru berupa Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan dengan Luas 7.152,5 m2 yang dikelola oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Nabire.
Penandatanganan dilakukan oleh Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha dengan Presiden Direktur PT. Nabire Baru, C.A.V Sanjaya Upasena bertempat di Ruang Sriwijaya, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan pada hari Selasa (7/12)
Menurut Plt. Dirjen Hubla, Arif Toha tujuan dilaksanakan kerjasama pemanfaat tanah kosong Pelabuhan Nabire ini adalah dalam rangka memanfaatkan dan mengoptimalkan Barang Milik Negara untuk pembangunan, pengoperasian Tangki Timbun Produk Kelapa Sawit, Bahan Baku dan Bahan Pembantu Lainnya di Pelabuhan Nabire.
“Selain itu, dengan pemanfaatan infrastruktur di Pelabuhan Nabire juga diharapkan ke depan sektor perekonomian di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua akan semakin berkembang dengan baik”. kata Arif.
Menurut Arif Toha, penandatanganan perjanjian sewa tanah kosong Pelabuhan Nabire ini berlaku dalam jangka waktu 50 tahun ke depan. Hal ini tentunya merupakan upaya dalam melegalisasi pemanfaatan aset-aset yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
“Penandatanganan kerjasama ini juga merupakan sinergi yang baik antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Kantor UPP Kelas II Nabire dengan PT. Nabire Baru dalam upaya mengoptimalkan infrastruktur pelabuhan guna terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khsusnya masyarakat di sekitar pelabuhan” kata Arif.
Selanjutnya, Arif Toha juga berharap dengan pemanfaatan infrastruktur di Pelabuhan Nabire ke depan sektor perekonomian di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua akan semakin berkembang dengan baik.
“Hal ini juga sesuai arahan Presiden RI dan Menteri Perhubungan untuk terus mendorong sektor perekonomian di berbagai daerah melalui pengembangan dan pemanfaat infrastruktur guna peningkatan kesejahteraan masyarakat” ujarnya.
Sementara Presiden Direktur PT. Nabire Baru C.A.V Sanjaya Upasena pada kesempatan yang sama mengatakan perjanjian kerjasama ini merupakan upaya PT. Nabire Baru untuk mendukung Kementerian Perhubungan khususnya Kantor UPP Kelas II Nabire untuk mengoptimalkan fasilitas pelabuhan Nabire serta meningkatkan pendapatan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.