JEPANG BANTU VTS PHASE II UNTUK TINGKATKAN KESELAMATAN PELAYARAN DI SELAT MALAKA DAN SELAT SINGAPURA

Pada acara serah terima tersebut, Menhub Budi menyampaikan bahwa kegiatan proyek fase II ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura yang harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh user state dan pengguna jasa transportasi laut di Selat Malaka dan Selat Singapura.

“Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang terus konsisten meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura melalui bantuan Hibah berupa pembangunan VTS,” ujar Menhub Budi dalam sambutannya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menambahkan, Selat Malaka dan Selat Singapura adalah salah satu kawasan laut Indonesia yang paling penting di Asia Tenggara. Jalur Laut sepanjang 550 mil laut ini termasuk salah satu jalur paling sibuk sebagai jalur perdagangan internasional yang menunjang perekonomian dunia. Lebih dari 90.000 kapal dari berbagai negara melewati Selat ini setiap tahunnya.

“Kondisi perairan yang sempit dan dangkal, ditambah dengan padatnya lalu lintas kapal, baik kapal penumpang, kapal cargo, ataupun kapal ikan yang menyeberangi jalur tersebut setiap harinya menimbulkan risiko bencana yang besar sehingga diperlukan peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah tersebut,” jelas Tonny.

Hal tersebutlah yang kemudian mendasari Pemerintah Indonesia untuk menerima dana bantuan hibah dari Pemerintah Jepang sebagai salah satu pengguna/user States Selat Malaka dan Selat Singapura, pada bulan Maret 2006 guna membangun Vessel Traffic Services (VTS) System untuk pengadaan peralatan dan pembangunan VTS Center serta fasilitasnya dengan membangun VTS Center di Batam (Proyek Fase I) yang telah diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2010 yang lalu. Selanjutnya, Pemerintah Jepang melanjutkan proyek tersebut dengan Proyek Fase II yang dimulai pada Bulan Oktober 2010 dan telah rampung pada tanggal 10 Juni 2016 lalu.

Dirjen Tonny menyebutkan bahwa proyek Fase II ini meliputi pembangunan fisik berupa VTS Sensor Stations di Tanjung Medang dan Tanjung Parit, Repeater Stations di Tanjung Sair, Simpang Ayam dan Selincing serta VTS Sub Center di Dumai berikut pembangunan fasilitasnya seperti VTS Sub Center di Dumai, pembangunan peralatan di Tanjung Medang, Pembangunan Generator di Tanjung Medang dan Dumai serta Steel Tower untuk Radar dan Communication Device di Tanjung Medang, Tanjung Sair, Tanjung Parit dan Simpang Ayam.

Dengan selesainya proyek VTS Fase II ini tentunya jangkauan menjadi lebih luas mencakup seluruh wilayah perairan Selat Malaka dan Selat Singapura sepanjang 550 mil laut mulai dari Horsburg sampai dengan Tanjung Medang.

"Kementerian Perhubungan telah mengoperasikan layanan VTS tersebut secara penuh dan langsung setelah serah terima dimaksud agar pengawasan kapal di selat malaka dapat dilakukan sehingga meningkatnya keselamatan pelayaran," tutup Tonny.

Sebagai informasi, selain mendapatkan bantuan hibah untuk pembangunan fasilitas VTS, Indonesia juga memiliki kerjasama dengan JICA dalam bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk technical assistance untuk pengoperasian VTS. Kerjasama yang telah dijalin sejak tahun 2012 ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan teknik pengoperasian bagi para operator VTS melalui serangkaian pelatihan. Sebagai salah satu hasil dari kerjasama teknis ini, saat ini VTS Batam telah memiliki 17 orang operator VTS yang memiliki sertifikasi sesuai Standar International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) V. 103.1 dan VTS Dumai sebanyak 18 orang VTS Operator sesuai Standard IALA V. 103.1.

Adapun hingga saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah memiliki 21 VTS yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu di Belawan, Teluk Bayur, Batam, Panjang, Palembang, Merak, Jakarta, Semarang, Surabaya, Benoa/Lombok Straits, Lembar, Pontianak, Batu Licin, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Makassar, Bitung, Sorong, Bintuni, dan Dumai yang mempunyai fungsi untuk menyediakan bantuan kepada industri pelayaran dalam perairan yang sibuk dan mempunyai tingkat resiko yang tinggi.