KEMENHUB GELAR SEJUMLAH KEGIATAN KENAVIGASIAN DI YOGYAKARTA 12/05/2017

​YOGYAKARTA - Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar sejumlah kegiatan di bidang kenavigasian di Yogyakarta hari ini, Jumat (12/5) yang kesemuanya terkait dengan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sejumlah kegiatan tersebut diantaranya adalah pembukaan kegiatan Peningkatan Kompetensi Surveyor Hidrografi Kenavigasian Tahun 2017 yang dilanjutkan dengan kuliah umum Direktur jenderal Perhubungan Laut di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan VTS Belawan, VTS Dumai, dan VTS Tanjung Pinang dengan Pelindo I serta Penyerahan Surat Keputusan Menteri Tentang Penetapan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan, serta Rapat Finalisasi Penetapan Alur Pelabuhan Dumai, yang ketiganya diselenggarakan pada waktu yang bersamaan di Hotel Inna Yogyakarta.

Tentunya, seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tersebut sejalan dengan arahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar dapat menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi disamping sarana dan prasarana yang baik untuk mendukung perwujudan keselamatan dan keamanan pelayaran khususnya di bidang kenavigasian.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menyebutkan bahwa saat ini Indonesia masih kekurangan tenaga surveyor hidrografi baik secara kualitas maupun kuantitas.

"Pemerintah memandang perlu mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga surveyor hidrografi agar dapat tercipta tenaga-tenaga surveyor hidrografi yang terampil dan profesional untuk mengisi kekurangan dimaksud," terang Dirjen Tonny saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Peningkatan Kompetensi Surveyor Hidrografi Kenavigasian Tahun 2017.

Lebih lanjut, Tonny menyebutkan bahwa tujuan diadakan pelatihan ini adalah untuk menambah personil kelompok pengamatan laut yang memiliki kompetensi sebagai surveyor hidrografi yang saat ini masih kekurangan personil, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam mengoperasikan peralatan survey hidrografi dan mengolah data hasil survey hidrografi, sebagaimana tugas kelompok pengamatan laut distrik navigasi.

Adapun kegiatan ini diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri dari para surveyor dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan dari Distrik Navigasi Kelas I, II dan III dari seluruh indonesia mulai tanggal 8 Mei s.d. 18 Juni 2017 di Fakultas Teknik UGM Yogyakarta.

Setelah membuka kegiatan dimaksud, Dirjen Hubla juga berkesempatan memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Pada kuliah umum tersebut, Dirjen Tonny berbagi pengalaman dan memaparkan mengenai pencapaian apa saja yang sudah dihasilkan oleh Kementerian Perhubungan khususnya dalam mewujudkan “Kemandirian Maritim”.

“Untuk itu, dalam beberapa waktu terakhir ini Kementerian Perhubungan telah berhasil memperoleh beberapa capaian sebagai upaya mewujudkan kemandirian maritim nasional, di antaranya pelaksanaan tol laut, melakukan pemanduan di wilayah selat malaka dan selat singapura, mendatangkan kapal besar dengan kapasitas kurang lebih 8500 Teus dengan rute pelayaran langsung dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Los Angeles, pembangunan infrastruktur pelabuhan
sebagai “backbone” keberhasilan kemandirian maritim indonesia," papar Tonny.

Pencapaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi Negara yang Mandiri di bidang maritim, sehingga kedepan Pemerintah optimis mampu mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar dan sejalan dengan Program Nawacita Nasional yakni mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Selain menjelaskan tentang kemandirian maritim, Dirjen Tonny juga berbagi ilmu tentang Kenavigasian, khususnya terkait dengan “Upaya Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Melalui Pengaturan Lalu Lintas Kapal di Alur Pelayaran”, yang merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi laut.

“Tidak hanya di darat saja kita harus tertib mengikuti peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan, di laut juga ada tata caranya sendiri bagaimana berlalu lintas dengan aman dan selamat. Untuk itu, guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi angka kecelakaan kapal, maka perlu diatur tata cara berlalu lintas di alur pelayaran, misalnya saja tata cara pemanduan, komunikasi, dan proses keluar masuk kapal. Hal-hal tersebutlah yang harus selalu diperhatikan oleh para Nakhoda dan seluruh unsur yang terlibat dalam lalu lintas pelayaran, karena keselamatan pelayaran adalah mutlak dan menjadi tanggungjawab bersama,” kata Tonny.

Para mahasiswa Fakultas Teknik UGM tampak antusias dengan kuliah umum yang disampaikan oleh Dirjen Tonny secara lugas, interaktif dan komunikatif.

Selanjutnya, rangkaian acara Dirjen Hubla di UGM ditutup dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Fakultas Teknik UGM tentang Peningkatan Pendidikan, Penelitian dan Kualitas Sumber Daya Manusia, serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Transportasi Laut.

“Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin di masa mendatang secara berkesinambungan, serta dapat memberikan nilai positif dan kemajuan khususnya dalam perkembangan transportasi laut di Indonesia,” harap Tonny.

Penandatanganan PKS Pengelolaan VTS Belawan, Dumai, Tanjung Pinang dengan Pelindo I

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Yogyakarta, Dirjen Hubla juga menghadiri acara lainnya yang diselenggarakan oleh Direktorat Kenavigasian Ditjen Hubla, yaitu Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan VTS Belawan, VTS Dumai, dan VTS Tanjung Pinang dengan Pelindo I.

Selain itu juga diadakan rapat Finalisasi Penetapan Alur Pelabuhan Dumai dan kegiatan penyerahan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penetapan Alur Pelayaran Pelabuhan Belawan yang ketiganya diselenggarakan pada waktu bersamaan di Hotel Inna Yogyakarta.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Tonny menyebutkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan transportasi laut sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pelayaran, tidak mungkin dapat terwujud tanpa jaminan keselamatan pelayaran di seluruh wilayah perairan indonesia.

“Untuk itulah, tanggungjawab kenavigasian semakin besar dalam menjamin tersedianya serta terselenggaranya prasarana keselamatan pelayaran, mulai dari penyediaan alur pelayaran dan sistem perlintasan yang aman dan ekonomis, penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang cukup dan handal, Global Maritime Distress Safety System (GMDSS), Vessel Traffic Services (VTS), hingga penyelenggaraan Long Range Identification and Tracking System (LRIT) sesuai tuntutan internasional di bidang peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran,” jelas Tonny.

Tonny juga menyebutkan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin keselamatan pelayaran adalah dengan ditetapkannya alur pelayaran, dan saat ini pemerintah telah menetapkan 14 alur pelayaran termasuk alur pelayaran Pelabuhan Belawan yang telah diserahterimakan serta pembahasan lebih lanjut mengenai finalisasi penetapan alur Pelabuhan Dumai.

“Untuk dapat memenuhi tanggungjawab tersebut, mutlak diperlukan dedikasi yang tinggi dari segenap jajaran kenavigasian baik di kantor pusat maupun di daerah, khususnya di lingkungan instalasi kenavigasian yang tersebar di seluruh indonesia hingga ke wilayah-wilayah terpencil,” tutup Tonny.