LOMBOK (20/11) - Guna mendukung sistem logistik nasional yang memiliki daya saing ke tingkat regional dan internasional serta mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia melalui penerapan azas cabotage, maka diperlukan adanya inovasi dan pengembangan secara berkelanjutan terhadap pola trayek dan rute kapal nasional yang ada sekarang ini terutama dalam dalam konteks pengangkutan muatan ekspor dan impor Indonesia.
Demikian dikatakan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang diwakili oleh Kasubdit Pengembangan Usaha Angjutan Laut, Raden Yogie Nugraha saat membuka FGD Penyelenggaraan Angkutan Laut Tahun 2020, dengan tema “Ketersediaan dan Keberlanjutan Infrastruktur Angkutan Laut dalam Menjangkau Seluruh Wilayah Indonesia Serta Menjadi Alat Pemerata Pembangunan” di Lombok, hari ini Jumat (20/11).
Menurut Yogie dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka dibutuhkan rencana penyelenggaraan transportasi laut ke depan guna menjamin ketersediaan dan keberlanjutan infrastruktur transportasi laut, dimana menjadikan kapal sebagai obyek Infrastruktur sehingga dalam pengadaan kapal dan pengoperasian mendapat porsi penganggaran yang sama dengan pembangunan infrastruktur lainnya seperti Pelabuhan dan akses jalan.
Selain itu, lanjut Yogie bahwa jika dilihat hubungan antara sektor jasa transportasi dan perkembangan ekonomi wilayah, terdapat 2 (dua) kondisi yang umum digunakan, yaitu Transport Follow the Trade, yaitu sektor transportasi berfungsi sebagai penunjang dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah dan Transport Promote the Trade yakni transportasi berfungsi sebagai pemicu atau stimulus dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah.
“Berdasarkan kondisi tersebut, maka terdapat 2 (dua) aspek penting guna menunjang perdagangan yaitu aspek kapal dan pelabuhan,” kata Yogie.
Secara detail Yogie menjelaskan bahwa dari aspek kapal, saat ini hampir seluruh angkutan penumpang dan barang nasional diangkut oleh kapal berbendera Indonesia yang hingga tahun 2020 ini berjumlah 33.054 unit kapal.
“Dengan jumlah tersebut tentunya masih dibutuhkan penambahan jumlah berbagai jenis dan ukuran kapal terutama layanan liner untuk mengangkut penumpang, barang, ternak dan penunjang sektor pariwisata baik yang diselenggarakan secara komersial maupun melalui kewajiban pelayanan publik,” kata Yogie.
Sedangkan dari aspek pelabuhan, saat ini terdapat 636 pelabuhan yang terbangun, dari jumlah tersebut terdapat sekitar 567 pelabuhan yang telah digunakan untuk melayani konektivitas transportasi laut dan baru dapat dimanfaatkan setelah ada kapal yang menyinggahi pelabuhan tersebut.
“Selain itu, beberapa pelabuhan juga masih memiliki fasilitas yang terbatas seperti kapasitas dermaga, alat bongkar muat, sehingga diperlukan pertimbangan dalam menentukan trayek dan rute kapal,” ujar Yogie.
Lebih jauh, Yogie mengatakan bahwa gagasan besar menuju poros maritim dunia yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia, salah satunya dapat dicapai dengan membangun konektivitas antar pulau yang merupakan sistem jalur distribusi logistik menggunakan angkutan kapal barang dengan rute terjadwal dari ujung barat hingga timur dan dari utara ke selatan Indonesia.
“Dengan kondisi tersebut maka angkutan laut menjadi peluang sebagai moda transportasi yang cukup vital bagi kegiatan perekonomian di Indonesia, dan berperan dalam distribusi angkutan logistik untuk menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi seperti Industri pertambangan, industri pengelolaan maupun kegiatan ekonomi lainnya” kata Yogie
Namun demkian, di sisi lain konektivitas transportasi laut antar pulau dengan angkutan laut di Indonesia, saat ini belum dapat menjangkau seluruh daerah sehingga pergerakan orang dan pengangkutan barang di beberapa wilayah masih terbatas yang berdampak pada percepatan-pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang belum bisa merata sepenuhnya.
Terkait dengan kondisi ini, maka melalui FGD ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman dan meningkatkan sinergi dalam hal penyusunan rencana induk baik pelabuhan maupun penyelenggaraan angkutan laut khususnya untuk angkutan barang tol laut, angkutan perintis, angkutan khusus ternak dan angkutan rede, guna menjamin ketersediaan dan keberlanjutan infrastruktur angkutan laut.
“Kami berharap Focus Group Discussion penyelenggaraan Angkutan Laut Tahun 2020 dapat menghasilkan kesamaan pemahaman dan sinergi dalam mengembangkan usaha angkutan laut nasional” kata Yogie.
Sebagai informasi, pada Focus Group Discussion (FGD) Penyelenggaraan angkutan laut Tahun 2020 diikuti oleh para peserta dari para Kepala UPT Ditjen Perhubungan Laut dan stakeholder terkait pelayaran baik secara langsung maupun virtual melaui zoom meeting dengan menghadirkan 2 (dua) nara sumber yang sangat berkompeten di bidang masing-masing yakni Prof. Ir. Nyoman Pujawan, M.Eng., Ph.D dengan tema bahasan “Peran Penyelenggaraan Angkutan Laut dalam Penurunan Biaya Logistik Nasional’ dan Ir. Harry Boediarto yang memaparkan terkait “Potensi Pengembangan Penyelenggaraan Angkutan Laut”.