JAKARTA (22/10), Guna menghadapi era globalisasi dan digitalisasi, dimana kegiatan berlangsung tanpa barrier dan tanpa batas (borderless) termasuk di bidang kepelabuhanan, maka Pemerintah dalam hal ini Diektorat Jenderal Perhubungan Laut selaku regulator di bidang kepelabuhanan dituntut untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan baik pada pelabuhan yang sudah diusahakan secara komersial maupun yang belum diusahakan secara komersial melalui sistem pelaporan yang terintergrasi.
Untuk itu, maka pemanfaatan teknologi sudah menjadi kebutuhan segenap negara termasuk jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut guna mempermudah dan mempercepat pelaksanaan tugas, sehari-hari. Lebih dari itu, dalam situasi seperti saat ini dimana kita semua masih harus menghadapi pandemi covid-19 maka pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat adalah langkah yang sangat tepat karena dapat mengurangi atau meminimalisir pertemuan secara langsung antara petugas di lapangan dengan para pengguna jasa.
Demikian dikatakan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo saat membuka Bimbingan Teknik Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan pada Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Elektronik (SIRANI) di Jakarta (22/10).
Menurut Dirjen Agus, dalam era digitalisasi saat ini tentunya masyarakat juga menuntut agar pelayanan publik pada pemerintahan menjadi lebih mudah dan lebih cepat melalui pemanfaatan teknologi informasi.
“Dengan demikian saat ini meskipun dalam kondisi yang cukup sulit karena pandemi covid-19, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan secara cepat dan transparan” kata Agus.
Menurut Agus, pemanfaatan Sistem Informasi Pelaporan Elektronik secara on line dalam kegiatan operasional pelabuhan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, baik pada Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPT) maupun Kantor Pusat dilaksanakan dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan format laporan yang sama sehingga diharapkan pelayanan akan lebih efektif dan efsiien.
Dengan dilaksanakannya format pelaporan kinerja pelabuhan yang sama dan secara on line, maka jika ada permintaan data terkait kinerja pelabuhan di seluruh Indonesia harus dapat segera dipenuhi dan diakses dengan cepat dan transparan.
“Jadi saya berharap Aplikasi website Sitem Pelaporan secara Online (SIRANI) yang telah dibangun oleh Bagian Organisasi dan Humas, silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam mengelola informasi dan laporan operasional di unit kerja masing-masing” ujar Agus.
Sementara Direktur Kepelabuhanan yang diwakili Kasubdit Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan, Muhammad Masyud dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan Bimtek Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan pada Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Elektronik (SIRANI) terlaksana berkat kolaborasi antara Direktorat Kepelabuhanan dengan Bagian Organisasi dan Humas untuk meningkatkan pengaturan terkait kinerja pelayanan operasional pelabuhan melalui optimalisasi sistem dan teknologi informasi khususnya untuk pelaporan dan pemantauan kinerja operasional pelabuhan baik untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial maupun yang belum diusahakan secara komersial.
“Kegiatan ini akan diselenggarakan dalam 2 (dua) tahapan, pertama yaitu familiarisasi atau sosialisasi secara internal di lingkungan Kementerian Perhubungan, pada tanggal 22 Oktober 2020, dan tahap kedua yaitu familiarisasi dan simulasi secara langsung penggunaan Sistem SIRANI kepada para penyelenggara pelabuhan baik Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan serta Unit Penyelenggara Pelabuhan yang dilaksanakan sejak tanggal 21 sampai dengan 23 oktober 2020” ujar Masyud.