JAKARTA (11/3) - Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut terus meningkatkan pelayanan kepelabuhanan dengan memanfaatkan teknologi informasi guna memperkuat layanan online yang sudah ada dan secara bertahap menggantikan proses-proses pelayanan yang saat ini masih dilakukan secara manual.
"Saat ini, Digitalisasi pelabuhan mutlak diperlukan untuk mendorong peningkatan pelayanan dan daya saing pelabuhan yang lebih baik serta kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EODB) yang tentunya dibutuhkan dukungan dengan semua pihak," ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko pada hari ini (11/3) di Jakarta.
Untuk itu, Ditjen Perhubungan Laut melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut bersama dengan Indonesia Nasional Single Window (INSW) bersepakat untuk melakukan pertukaran dan sinergitas data dalam mendukung terwujudnya kemudahan berusaha di Indonesia.
Kesepakatan tersebut tertuang sebagai hasil pertemuan dan diskusi terbatas dalam rangka sinergitas dan integrasi data pada hari Jumat (8/3) lalu yang dihadiri oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko dan Deputi bidang Hubungan Antar Lembaga, Indonesia National Single Window (INSW), Harmen Sembiring.
"Hasil diskusi terbatas tersebut, Ditjen Perhubungan Laut dan INSW akan mendukung kemudahan berusaha atau Ease of Doing Bussiness (EODB) dan menyepakati akan menyelesaikan hambatan yang ada melalui koordinasi yg lebih intensif dengan membentuk Unit Layanan Single Window (ULSW) sesuai dengan Peraturan Presiden RI No 44 tahun 2018 yang berfungsi mengkoordinasikan unit- unit kerja di Kementerian Perhubungan dalam menjalin hubungan kerja dengan PP-INSW," ujar Capt. Wisnu.
Selanjutnya, Ditjen Perhubungan Laut dan INSW akan melakukan penyelarasan pemberian kode pelabuhan UN/LOCODE dimana Kementerian Perhubungan ditunjuk sebagai National Focal Point.
"Belum semua pelabuhan di Indonesia memiliki UN/LOCODE yang terverifikasi dan sama yang digunakan oleh kementerian/lembaga. Sehingga diperlukan penyelarasan terutama utk kegiatan ekspor impor," ujar Capt. Wisnu.
Selanjutnya, Inaportnet akan berintegrasi dengan INSW sehingga kedepan INSW memiliki integrasi data baik dengan Tradenet dan Inaportnet 2.0 sehingga flow of document dan flow of cargo dapat dipantau dari desktop INSW dengan terintegrasi.
"Dalam beberapa waktu kedepan, ketiga agenda tersebut akan menjadi prioritas bagi Kementerian Perhubungan dan INSW sehingga diharapkan dapat memberikan perbaikan dalam EODB yang pada saatnya nanti mampu menekan biaya logistik," ujar Capt. Wisnu.
Capt. Wisnu menegaskan bahwa tidak ada alasan apapun untuk tidak memanfaatkan teknologi inforrmasi dengan sebaik-baiknya untuk suatu perubahan yang lebih baik.
"Ditjen Perhubungan Laut concern sekali dengan peningkatan pelayanan berbasis Teknologi Informasi. Untuk itu perlu dukungan semua pihak dan stakeholder terkait agar tujuan peningkatan pelayanan kepelabuhanan berbasis teknologi informasi tersebut dapat tercapai," tutup Capt. Wisnu.
Sebagai informasi, selama hampir tiga tahun terakhir, perbaikan peringkat kemudahan berusaha atau yang biasa disebut Ease of Doing Business (EODB) menjadi arah kebijakan ekonomi Indonesia.
Ease of Doing Business (EODB) adalah survei tahunan yang dilaksanakan Bank Dunia yang mencerminkan daya tarik investasi dari segi kebijakan pemerintah dengan total 190 negara yang diikutsertakan dalam survey tahunan tersebut.
Sebelumnya, Ditjen Perhubungan Laut bekerja sama dengan Media Online Ocean Week menggelar acara Dialog Strategis Revolusi 4.0 Industri Pelayaran dan Pelabuhan di hotel Borobudur Jakarta (6/3) yang merupakan upaya Pemerintah untuk mendapatkan masukan dari publik dan stakeholder dalam mengurai kerumitan dalam melakukan Transformasi Revolusi Industri 4.0 untuk mewujudkan Smart Port dan Smart Supply Chain.
Adapun hasil Dialog Strategis dimaksud akan menjadi dasar Ditjen Perhubungan Laut untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan pelayanan kepelabuhanan dan kemudahan berusaha di sektor transportasi laut di Indonesia.