LONDON (27/11) - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa para pengusaha yang tergabung dalam UK-ASEAN Business Council minati kerjasama investasi infrastruktur sektor transportasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menhub Budi usai gelar pertemuan dengan anggota UK - ASEAN Business Council dalam acara Business Luncheon: Transportation Investment Opportunity in Indonesia, Senin (27/11) di JW Marriot Hotel London, Inggris.
"Ini adalah sesuatu hal yang sangat baik untuk Indonesia karena dengan adanya minat dari anggota UK-ASEAN Business Council untuk berinvestasi di sektor transportasi di Indonesia telah menunjukan bahwa mereka percaya dengan iklim investasi di Indonesia yang terus membaik," ujar Menhub Budi.
Pada kesempatan tersebut, Menhub menyampaikan bahwa ranking Indonesia yang dikeluarkan Bank Dunia untuk Indonesia's Ease of Doing Business Index (Indeks Kemudahan Berbisnis di Indonesia) tahun 2015 s.d. 2017 terus mengalami peningkatan.
"Tahun lalu, Indonesia berada di peringkat 106 dan tahun 2017 ini, Indonesia ada di peringkat 91. Target untuk tahun 2018, Indonesia berada di peringkat 40 dunia," kata Menhub.
Adapun kenaikan peringkat tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur investasi atau bisnis di Indonesia semakin sederhana dan semakin baik untuk mendorong banyaknya investasi di Indonesia.
Di hadapan 25 orang anggota UK-ASEAN Business Council, Menhub berharap melalui Business Luncheon ini dapat menarik minat perusahaan dan stakeholder Inggris dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"Melalui acara ini, hubungan baik bilateral dua negara yakin Indonesia dan Inggris dapat terus kuat di masa yang akan datang terutama sektor transportasinya," ujar Menhub.
Pada kesempatan tersebut, Menhub juga menyampaikan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyeimbangkan distribusi barang antara wilayah Indonesia bagian Barat dengan Indonesia bagian Timur yang tentunya akan menurunkan disparitas harga untuk kedua wilayah tersebut.
"Bahwasanya, transportasi memegang peranan penting dalam menumbuhkan sektor ekonomi suatu wilayah. Untuk itu, Pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan transportasi sebagai prioritas utama dalam agenda nasional pemerintahan Joko Widodo. Oleh karenanya, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menawarkan sejumlah proyek strategis untuk peningkatan sarana dan prasarana transportasi di Indonesia seperti Bandara, Pelabuhan dan Perkeretaapian," ujar Menhub.
Lebih lanjut, Menhub menawarkan 4 proyek utama dalam sektor transportasi di Indonesia yang sudah direncanakan untuk segera dibangun yaitu pembangunan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, pembangunan Bandara Labuan Bajo, Program strategic partnership Bandara Internasional Kualanamu dan Transit Oriented Development (TOD) di beberapa wilayah di Indonesia.
"Pelabuhan Kuala Tanjung akan dibangun sebagai hub port untuk menangani liquid bulk cargo (CPO), dry bulk cargo, general cargo dan kontainer untuk provinsi Sumatra Utara dan Aceh. Estimasi pekerjaan proyek ini adalah sekitar USD 2,8 Triliun dengan target penandatanganan kontrak di tahun 2019," kata Menhub.
Sedangkan untuk pembangunan Bandara Labuan Bajo, menurut Menhub saat ini masih dalam tahapan preliminary analysis dan pre-feasibility studi, Outline Business Case dan final Business Case yang akan dimulai pada awal 2018.
"Strategic Partnership Program Bandara Internasional Kualanamu diusulkan oleh Pemerintah Indonesia dan ditindaklanjuti oleh PT. Angkasa Pura II (AP II) yang berlokasi di Deli Serdang, dan memainkan peranan strategis sebagai South East Asia's International Hub," kata Menhub.
Menhub juga mengatakan bahwa bukan hanya pelayanan transportasi udara, AP II akan membangun Bandar Kualanamu sebagai airport city, suatu konsep yang mengintegrasikan para penumpang dan kargo serta mendorong fungsinya sebagai International Country Hub di Indonesia.
"Yang terakhir, Kementerian Perhubungan menawarkan proyek dengan sistem Transit Oriented Development (TOD) untuk wilayah di Indonesia seperti di Poris Plawad (Tangerang) dan Depok. Proyek ini diharapkan dapat memfasilitasi akses terhadap pergeseran angkutan umum sehingga mendorong perpindahan kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan transportasi massal khususnya di wilayah Poris Plawad dan Depok," ujar Menhub Budi.
Nantinya, kolaborasi internasional dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur transportasi tersebut akan meningkatkan pelayanan publik kepada para pengguna jasa transportasi yang pada akhirnya dapat menjadi lebih kompetitif dan bersaing.
"Kerjasama dengan investor asing dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, status aset tetap dikuasai dan dimiliki negara," ujar Menhub.
Menhub Budi memberikan apresiasi kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di London atas prakarsanya menyelenggarakan acara Business Luncheon dimaksud.
"Harapan saya adalah melalui business luncheon ini dapat membangun komunikasi dan kerjasama potensial antara Pemerintah Indonesia dan Inggris dengan para investor yang tertarik berpartisipasi dalam pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur sektor transportasi di Indonesia," tutup Budi.
Sebagai informasi, acara Business Luncheon tersebut diadakan di sela-sela penyelenggaraan Sidang International Maritime Indonesia (IMO) Assembly ke 30 yang dimulai hari ini (27/11). Pada sidang IMO Assembly dimaksud Menhub Budi menjadi Head of Delegation (HoD) Indonesia dengan agenda utama pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2018-2019.
Adapun Business Luncheon dimaksud adalah hasil kerjasama antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di London yang juga didukung oleh UK-ASEAN Business Council.
Turut hadir dalam acara Business Luncheon dimaksud adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI, Rizal Sukma, Vice Chairman UK-ASEAN Business Council, Martin Hatfull, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo, Staf Khusus Menteri Perhubungan bidang Hubungan Internasional, Dewa Made J Sastrawan dan Atase Perhubungan RI di London, Simson Sinaga.