LONDON (20/6) - Pemerintah Indonesia hadir pada sidang International Maritime Organization (IMO) Technical Cooperation Committee (TC) ke-68 yang diselenggarakan di Markas Besar IMO di London pada tanggal 18 s.d 20 Juni 2018.
Dalam sidang tersebut, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Wisnu Wardana, Pelaksana Kerjasama Luar Negeri Ditjen Perhubungan Laut, Murni H. Sitinjak dan Atase Perhubungan KBRI London, Simson Sinaga.
Sidang yang membahas program-program kerjasama teknis IMO dan negara anggotanya tersebut dibuka oleh Sekretaris Jenderal IMO, Mr. Kitack Lim. Selanjutnya sidang dipimpin oleh Mr. Zulkarnain Ayub (Malaysia) sebagai Chair dan Vice-Chair oleh Mr. Laurent Parente (Vanuatu). Sidang dihadiri oleh delegasi dari Negara-negara Anggota IMO dan Associated Members, wakil dari organisasi di bawah PBB, NGO, dan organisasi internasional lainnya.
Dalam sambutannya, Mr. Kitack Lim menyampaikan bahwa program kerjasama teknis maritim IMO ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM maritim dunia dalam menerapkan instrumen-instrumen IMO.
Pada kesempatan tersebut Mr. Kitack Lim juga menyampaikan kepada dunia pentingnya pelayaran sebagai salah satu sarana untuk mendukung peningkatan perdagangan dan perekonomian dunia dengan tujuan utama yaitu pembangunan maritim dunia yang berkelanjutan (sustainable development).
Pada pelaksanaan hari ke-2 Sidang TC ke-68 telah ditetapkan program-program kerjasama teknis IMO dalam periode dua tahunan (2019-2020) berupa program-program peningkatan kapasitas SDM maritim meliputi pelatihan, workshop/lokakarya maupun pendidikan tinggi di tingkat pascasarjana hingga doktoral.
Sementara itu, Atase Perhubungan KBRI London, Simson Sinaga, menyatakan bahwa Indonesia mendukung dilaksanakannya program-program kerjasama tersebut yang sangat perlu untuk diikuti oleh SDM maritim di Indonesia.
“Ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam program-program kerjasama teknis tersebut sekaligus menunjukkan eksistensi Indonesia sebagai negara anggota IMO," jelas Simson.
Dalam sidang tersebut, Delegasi Indonesia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan teknis dari IMO dalam upaya peningkatan kapasitas dan implementasi instrumen IMO yang dilaksanakan di tahun 2016 s.d 2017, terutama Indonesia menyampaikan apresiasi kepada IMO-Norad atas dukungan terkait aksesi Konvensi Air Ballas dan penetapan PSSA di Selat Lombok.
Lebih jauh lagi Delegasi Indonesia juga menyampaikan rencana pelaksanaan the First High-Level Regional Meeting of Marine Environment Protection in South East Asia Seas (MEPSEAS) Project di Bali pada tanggal 25 - 27 Juni 2018, yang akan dihadiri oleh maritime administrator dari 7 beneficiaries yaitu Kamboja, Filipina, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam dan Indonesia. Akan hadir pula delegasi negara ASEAN lainnya, Sekretariat Tokyo MOU, PEMSEA, dan WIMA Asia.
"Delegasi Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada para donor yang memberikan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia di WMU dan IMLI, yang lulusannya telah memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan dunia maritim di Indonesia," kata Simson.
Selanjutnya, Pemerintah Indonesia berharap dukungan dari stakeholders terkait kontribusi ke institusi pelatihan tersebut untuk menghasilkan SDM Indonesia yang mampu bersaing di dunia internasional.
"Kami berharap agar BUMN dan stakeholder terkait dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendukung terciptanya SDM Indonesia di sektor transportasi laut yang andal dan berdaya saing dengan berkontribusi kepada institusi pelatihan di bawah IMO," tutup Simson.