JAKARTA (26/1) - Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyiapkan 15 trayek tol laut di tahun 2018 ini. Adapun Pemerintah akan menunjuk operator pelaksana program tol laut dimaksud melalui penugasan dan pelelangan yang akan dilakukan pada akhir Januari 2018 atau paling lambat awal Februari 2018.
Demikian yang disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut, Dwi Budi Sutrisno pada hari ini (26/1) di Jakarta.
"Tahun 2018 ada 15 trayek untuk tol laut dimana pelaksanaan 7 trayek melalui mekanisme penugasan dan 8 trayek melalui pelelangan umum pada akhir bulan ini atau paling lambat awal Februari 2018," ujar Dwi Budi.
Dwi Budi juga memastikan bahwa di tahun 2018 ini ada penambahan 2 trayek dari jumlah sebelumnya di tahun 2017 yaitu 13 trayek.
"Efektifitas penyelenggaraan tol laut untuk trayek di tahun 2017 sudah menunjukan hasil yang baik sesuai dengan harapan Pemerintah dengan keberadaan tol laut ini yaitu mengurangi disparitas harga antar Indonesia bagian Barat dengan Indonesia bagian Timur," kata Dwi Budi.
Dwi Budi melanjutkan bahwa untuk tahun 2018, trayek-trayek tol laut tahun 2017 telah disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sehingga nantinya dapat tercapai hasil yang diinginkan secara maksimal.
"Tahun ini pola operasi Tol Laut akan diubah dengan menggunakan skema pengumpul dan pengumpan atau hub and spoke," kata Dwi Budi.
Pola tersebut berbeda dengan yang dilakukan pada tahun sebelumnya, yaitu pola operasi Tol Laut menggunakan skema pelayaran langsung dengan menempatkan kapal Tol Laut di pelabuhan pangkal dan langsung berlayar ke pelabuhan di wilayah terluar, terpencil dan tertinggal.
Sementara itu, Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri, Capt. Wisnu Handoko mengatakan sejauh ini ada dua trayek pelayaran swasta yang bakal mendapat subsidi kontainer untuk tahap awal yaitu Surabaya - Biak dan trayek Surabaya - Tobelo.
Wisnu menyebutkan bahwa frekuensi pengiriman barang kebutuhan penting seperti bahan pangan dan bahan bangunan ke Kawasan Timur Indonesia (KTI) dapat lebih sering dilakikan karena saat ini rute pelayaran sudah ada.
"Dengan biaya angkut yang disubsidi, harga jual barang kebutuhan pokok di KTI bisa ditekan sehingga mengurangi disparitas harga," tutup Wisnu.