JAKARTA (9/1) – Realisasi penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar 90 % dari total Pagu Rp. 11,2 Triliun. Capaian ini meningkat jika dibanding capaian realisasi anggaran tahun 2016, di mana berdasarkan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Kementerian Keuangan, realisasi daya serap tahun 2016 sebesar 74,17% terhadap Pagu sebelum penghematan atau sebesar 88,18% terhadap Pagu setelah penghematan.
Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo saat membuka acara Pembekalan para Pengelola Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2018 pada hari ini (9/12) di Hotel Merlynn Park Jakarta.
“Walaupun capaian realisasi anggaran tahun 2017 meningkat, namun saya harap capaian realisasi anggaran tahun 2018 dapat lebih baik lagi,” ujar Dirjen Agus.
Dirjen Agus juga menyampaikan bahwa sesuai arahan Bapak Presiden, tolak ukur penggunaan anggaran ABBN utamanya adalah untuk kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi.
“Uang negara ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, efektif, efisien, dan tepat guna serta harus dapat memberikan impact utk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," pinta Dirjen Agus.
Lebih lanjut Dirjen Agus mengungkapkan bahwa tahun 2018, Ditjen Hubla akan melakukan optimalisasi dan integrasi penggunaan IT untuk kepentingan bersama.
"Tahun ini kita akan lebih mengoptimalkan dan mengintegrasikan IT di lingkungan Ditjen Hubla sehingga aset-aset yang kita miliki dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya utk kepentingan Ditjen Hubla sendiri maupun lembaga lain dan untuk NKRI," jelas Agus.
Dirjen Agus juga meminta kepada para pengelola anggaran untuk dapat me-review ulang kembali apakah anggaran saat ini sudah tepat guna dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Rudiana mengungkapkan, untuk Tahun Anggaran 2018 Ditjen Perhubungan Laut mendapatkan Pagu anggaran sebesar Rp. 11,6 Triliun yang dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
Guna percepatan penyerapan anggaran di tahun 2018, lanjut Rudiana, pihaknya mengimbau kepada seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Hubla agar segera melakukan pelelangan kegiatan di lingkungan unit kerja masing-masing.
“Saya minta kepada seluruh unit kerja Ditjen Hubla untuk segera melakukan pelelangan termasuk kegiatan pelelangan tidak mengikat sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian sesuai dengan target yang ditetapkan serta keterlambatan pekerjaan sedini mungkin dapat diminimalisir,” imbuhnya.
Lebih lanjut Rudiana menjelaskan mengenai realisasi PNBP Ditjen Hubla yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
“Tahun 2017 realisasi PNBP mencapai Rp. 3,39 Triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.3,19 Triliun. Bahkan untuk tahun 2018 ini Ditjen Hubla menargetkan PNBP dapat mencapai Rp. 4 Triliun sehingga kita harus lebih bekerja keras agar dapat mencapai atau mendekati target PNBP tersebut,” jelas Rudiana.
Rudiana juga meminta kepada para pengelola anggaran untuk dapat menyelesaikan hal-hal yang masih memerlukan tindak lanjut sehingga pada tahun ini laporan keuangan Ditjen Hubla dapat lebih baik dan Kementerian Perhubungan dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Kegiatan Pembekalan para Pengelola Anggaran di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2018 diikuti oleh para pengelola anggaran baik di kantor pusat Ditjen Hubla maupun UPT daerah, dengan menghadirkan narasumber dari Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun tema yang diangkat pada kegiatan ini yaitu “Kita Tingkatkan Kedisiplinan Administrasi dan Tanggungjawab dalam Pelaksanaan APBN TA 2018 untuk Mencapai Belanja yang Tepat Guna, Optimal dan Efisien”.
“Saya berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan para pengelola anggaran serta pemahaman tentang berbagai ketentuan dalam mengelola anggaran yang tertib adminstrasi dan bertanggungjawab sehingga penggunaannya dapat tepat guna serta terhindar dari adanya temuan-temuan dan pelanggaran lainnya,” pungkasnya.