SUBANG (17/1) - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut optimis pembangunan pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Jawa Barat akan mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan.
Demikian yang disampaikan Direktur Kepelabuhanan, Chandra Irawan hari ini (17/1).
Menurut Chandra, pembangunan pelabuhan Patimban juga akan memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di Jakarta dengan pembagian arus lalu lintas kendaraan berat ke arah timur Jakarta.
"Pelabuhan Patimban tentunya juga akan menjamin keselamatan pelayaran termasuk area eksplorasi migas," kata Chandra.
Pelabuhan Patimban direncanakan akan memiliki kapasitas total sebesar 7.5 juta TEUs Petikemas dan 600.000 CBU kendaraan dengan kedalaman tahap 1-1 sebesar -10 mLWS, tahap 1-2 sebesar -14 mLWS.
"Konstruksi dimulai April 2018, soft opening untuk car terminal pada Maret 2019 dan beroperasi penuh di tahun 2027," kata Chandra.
Sementara itu, nilai investasi untuk pembangunan Pelabuhan Patimban tahap 1-1 dan tahap 1-2 berjumlah 25 triliun Rupiah dari total kebutuhan anggaran pembangunan Patimban sebesar 43 Triliun Rupiah.
Adapun pada bulan November 2017, Pemerintah Indonesia dan Jepang telah bersepakat terkait pinjaman Indonesia untuk pembangunan Pelabuhan Patimban tahap I sebesar 14,17 Triliun Rupiah.
"Loan agreement telah ditandatangani oleh Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan dan pihak Jepang pada tanggal 15 November 2017 lalu dan register loan telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 22 November 2017," kata Chandra.
Lebih lanjut, Chandra mengatakan bahwa proses pencairan anggaran akan dimulai dalam beberapa tahap. Namun untuk pinjaman fase pertama di Tahap I sebesar 14,17 Triliun Rupiah yang akan diselesaikan dalam dua tahun.
Untuk status organisasi Pelabuhan Patimban, akan ada perubahan hirarki status pelabuhan Patimban dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Pamanukan menjadi kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Patimban.
"Perubahan hirarki tersebut penting dilakukan karena pemberian konsesi operator harus dilakukan oleh KSOP. Selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk mengusulkan perubahan tersebut," jelas Chandra.