LONDON (11/12) - Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode 2018 - 2019, Indonesia dituntut dapat menunjukan peran aktifnya dalam setiap kebijakan maritim dunia yang dikeluarkan oleh IMO.
Demikian yang disampaikan oleh Atase Perhubungan RI di London, Simson Sinaga di KBRI London, Senin (11/12).
Menurut Simson, keberhasilan Indonesia duduk sebagai anggota Dewan IMO kategori C hendaknya tidak dilihat pada naiknya peringkat Indonesia dari posisi ke 9 menjadi posisi ke 8 dengan 132 suara dari 160 suara pada saat pemilihan negara anggota Dewan IMO beberapa waktu yang lalu, namun hendaknya pencapaian tersebut dapat digunakan untuk mendukung program Pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di depan sidang IMO Marine Environment Protection Committee (MEPC) pada bulan April tahun 2016 lalu.
"Setelah sidang IMO Assembly ke 30 ditutup oleh Sekretaris Jenderal IMO, Kitack Lim pada tanggal 7 Desember 2017 lalu, Atase Perhubungan Negara anggota IMO yang tergabung dalam Maritime Attache & Representatives Club menyampaikan ucapan selamat kepada Indonesia," ujar Simson.
Simson menjelaskan bahwa beberapa Atase Perhubungan dari negara anggota IMO mendatangi dirinya untuk mengucapkan selamat dan ingin mengetahui lebih jauh tentang Poros Maritim Dunia serta Program Tol Laut.
Indonesia sebagai anggota Dewan IMO merupakan bentuk kepercayaan negara anggota IMO yang tentunya kepercayaan tersebut harus dijaga dengan berperan aktif di dalam setiap sidang IMO dan juga menempatkan perwakilan Indonesia di IMO.
"Posisi sebagai anggota dewan IMO hendaknya dapat dimanfaatkan untuk menempatkan perwakilan Indonesia menjadi staf di IMO," kata Simson.
Menurutnya, dengan didampingi oleh Atase Perhubungan, akan lebih mudah untuk dapat mengikuti seluruh perkembangan pembahasan aturan-aturan di bidang maritim yang dibahas pada sidang-sidang IMO dan lebih cepat menyampaikan perkembangan tersebut kepada pemerintah Indonesia.
"Dengan penempatan staf di IMO, diharapkan suatu saat nanti Indonesia dapat menempatkan wakilnya untuk memegang jabatan di IMO," ujar Simson.
Lebih lanjut, Simson menyatakan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh negara anggota IMO kepada Indonesia juga memberikan kesempatan yang lebih besar untuk bisa mendapatkan bantuan teknis dari IMO untuk melakukan regional seminar di Indonesia, yang dapat dihadiri oleh negara anggota IMO lainnya, termasuk mendapatkan scholarship untuk mengikuti pendidikan di World Maritime University Malmo Swedia dan International Maritime Law Institute Malta.
"Ini hal yang sangat baik bagi peningkatan sumber daya manusia di bidang maritim, serta scholarship untuk mengikuti short course dalam meningkatkan keterampilan di bidang maritim," kata Simson.
Simson juga menginformasikan bahwa sebagaimana kehadiran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyampaikan Program Pemerintah RI di depan sidang IMO MEPC, direncanakan pada bulan Juni Tahun 2018, Ratu Elisabeth II akan berkunjung ke IMO untuk menyampaikan programInggris terkait dengan pembangunan maritim dunia.
"Semoga keberhasilan yang telah kita dapatkan menjadi anggota dewan di IMO dapat kita manfaatkan secara maksimal dan membawa manfaat bagi pembangunan maritim Indonesia dalam rangka mewujudkan program pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia," tutup Simson.