BALI (18/2) - Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan terletak di posisi jalur perdagangan internasional di antara 2 benua dan 2 samudera, Indonesia berperan besar dalam kancah maritim internasional yang tentunya dituntut penegakan keselamatan dan keamanan pelayaran yang tinggi oleh negara maritim di dunia.
Hal tersebut diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan mumpuni dalam hal ini menyiapkan SDM petugas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) agar dapat mendukung terwujudnya keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia.
Demikian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Direktur KPLP, Ahmad usai membuka kegiatan Train The Trainer Maritime Security Passenger Screening Skills di Benoa, Bali pada hari ini (18/2).
Berbicara tentang keselamatan dan keamanan pelayaran tentu tidak lepas dari keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia termasuk sarana dan prasarana transportasi seperti kapal dan pelabuhan.
Ahmad menerangkan bahwa sejumlah pelabuhan di Indonesia saat ini tengah mengalami peningkatan kunjungan kapal pesiar asing yang tentu saja dalam hal ini Pemerintah menyambut positif dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian bangsa.
Hal tersebut tentunya mempunyai konsekuensi dan tantangan bagi pihak operator terminal penumpang untuk meningkatkan pelayanan terkait keamanan dan kenyamanan bagi penumpang dan pengguna jasa di dalamnya.
"Dari sudut pandang keamanan, terminal penumpang yang merupakan tempat berkumpulnya banyak orang pada saat yang bersamaan, mempunyai resiko keamanan yang tinggi," ujar Ahmad.
Ahmad menerangkan bahwa cara untuk menurunkan resiko keamanan terhadap fasilitas pelabuhan adalah dengan memperkuat diri baik terkait keamanan fisik maupun prosedural. Tentunya diharapkan agar pihak fasilitas pelabuhan secara konsisten melaksanakan tindakan-tindakan keamanan sesuai prosedur, yang pada akhirnya tidak menempatkan fasilitas pelabuhan sebagai soft target atau sasaran empuk bagi para pelaku tindak kejahatan.
"Hal tersebut tentu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi perlu konsistensi dan komitmen yang kuat untuk mewujudkannya. Saya yakin bahwa dengan kerja sama yang baik antar instansi terkait di pelabuhan serta kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara-negara sahabat, akan tercipta keamanan maritim nasional dan global yang lebih baik," kata Ahmad.
Untuk itu, guna meningkatkan kompetensi SDM KPLP maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Pemerintah Inggris melalui International Maritime Security Operations Team (IMSOT), United Kingdom Department for Transport menyelenggarakan kegiatan Train the Trainer Maritime Security Passenger Screening Skills selama 4 hari kedepan yang dimulai pada hari ini (18/2).
Sebelumnya menurut Ahmad, pada awal tahun 2018 yang lalu, pertama kali kursus Maritime Security Passenger Screening Skills dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Priok dan kali ini terdapat perbedaan pada pelaksanaannya, yaitu komposisi peserta sebagian besar adalah petugas KPLP dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai yang mendapatkan pelatihan untuk menjadi pelatih atau trainer dalam hal pemeriksaan terhadap penumpang kapal.
"Selesai mengikuti kegiatan tersebut, diharapkan agar sekembalinya peserta ke tempat tugas masing-masing dapat memberikan pelatihan kepada personil keamanan di fasilitas-fasilitas pelabuhan di wilayah kerjanya. Dengan kegiatan pelatihan yang akan berlangsung selama empat hari kedepan ini, kami mengharapkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan performa keamanan pelabuhan di Indonesia khususnya di terminal penumpang," terang Ahmad.
Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan pertimbangan yang seksama melihat kerja sama antara Indonesia dan Inggris sangat potensial untuk meningkatkan performa keamanan pelabuhan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas yang berada di titik akses terminal penumpang.
Hal ini juga dipandang bermanfaat dan sejalan dengan program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu Pilot Project Penertiban dan Penegakan Hukum Terhadap Pemenuhan Persyaratan Kelaiklautan Kapal, Penanganan Penumpang dan Barang Serta Sterilisasi pada enam pelabuhan, yang saat ini sedang berjalan.
Ahmad lebih lanjut mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada United Kingdom Department for Transport atas komitmen kerja sama keamanan maritim dengan Pemerintah Indonesia.
Adapun pada kegiatan tersebut turut hadir Deputy Heads, International Maritime Security Operations Team, United Kingdom Department for Transport, Mr. Nicholas Budge, Mr. Leigh Roy Smith dan Mr. Gerrard Traver Baker, U.S. Coast Guard, Lieutenant Commander Matthew Frazee sebagai Observer, dan para perwakilan dari Pangkalan TNI AL, Polair Polda Bali, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa, Distrik Navigasi Benoa, PT. Pelindo III (Persero) Cabang Benoa, Kantor Bea Cukai Pelabuhan Benoa atau yang mewakili, Kantor Imigrasi Pelabuhan Benoa dan para Kepala Cabang beserta Pimpinan perusahaan pelayaran di Benoa yang selaku agen kapal pesiar.