JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendapatkan penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan yang berhasil membangun zona integritas secara massive sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa (10/12), pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2019 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Kementerian Perhubungan di bawah kepemimpinan Menhub Budi Karya Sumadi telah berhasil menjadikan 12 unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Dari 12 unit kerja tersebut, 11 unit kerja mendapatkan predikat WBK yakni Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Perak, Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, Politekni Pelayaran Malahayati, Politeknik Pelayaran Surabaya, Balai Kesehatan Penerbangan, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Bali, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Kantor UPBU Kalimarau Berau, dan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi. Sedangkan 1 unit kerja mendapat predikat WBBM adalah Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.
WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi.
Menhub mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada KemenPAN-RB yang telah memberikan suatu format kegiatan yang dapat mendorong perubahan pelayanan publik di Kementerian Lembaga yang berintegritas, bersih melayani dan bebas dari korupsi.
“Jika tidak ada suatu format standar tertentu yang diberikan oleh pemerintah akan sulit mengukurnya (Wilayah Bersih Melayani dan bebas dari korupsi). Dengan ini, ada satu format yang terukur yang juga membuat teman-teman itu lebih bersemangat dan mempunyai kebanggan atas prestasinya yang telah bersungguh-sungguh untuk mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi,” sebut Menhub.
Menhub mengatakan, ia akan menggunakan penghargaan ini sebagai suatu cara untuk mengelola, meningkatkan kemampuan dan integritas dari pegawai Kementerian Perhubungan. Ia mengaku juga akan meniru Kementerian/Lembaga lain yang sudah melakukan upaya yang lebih bagus.
“Saya akan melakukan koordinasi, tidak hanya terbatas dengan MenPAN tapi juga Kementerian atau lembaga yang lain. Saya juga akan “nyontek” mana (Kementerian/Lembaga) yang bagus, karena suatu tempat yang berintegritas itu menjadi tempat pelayanan yang sangat baik melayani masyarakat. Saya apresiasi apa yang dilakukan oleh KemenPAN RB, semoga ini menjadi suatu kemanfaatan yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia,” urainya.
Kedepannya, Menhub ingin menyasar ke unit-unit kerja lainnya yang memiliki skala pelayanan publik yang besar. Menhub menyebut hal yang dicapai ini akan terus dievaluasi, bahkan akan dibuat suatu tim yang mengevaluasi secara khusus.
“Reward and punishment akan kita lakukan. Tentu yang kita tuju pertama kali adalah unit-unit layanan yang besar. Karena dengan melakukan perbaikan ditempat yang besar atau sulit, akan membuat yang lain perhatian dan melakukan perubahan,” pungkas Menhub. (HH/RDL/YSP/HA)