JAKARTA – Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan menyadari bahwa pemanduan kapal memiliki potensi dan peran yang sangat penting dalam mendukung keselamatan pelayaran khususnya di wilayah pelabuhan dan beberapa selat di wilayah perairan Indonesia. Tak hanya itu, pemerintah juga menyadari bahwa Indonesia memerlukan kebutuhan petugas pandu yang begitu besar yang harus ditunjang dengan pengembangan mutu manajemen pandu guna meningkatkan pelayanan pemanduan.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono saat pembukaan acara Workshop Pilotage Management (04/04) di Hotel Millenium Jakarta. Adapun kegiatan ini merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Australian Maritime Safety Administration (AMSA) dalam kerangka program ITSAP (Indonesia Transport Safety Assistance Package).
Menurut Dirjen Tonny, saat ini Indonesia telah memiliki lebih dari 109 area pemanduan yang ke depannya akan terus meningkat jumlahnya.
"Sejak tahun 1971 hingga tahun 2016, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mensertifikasi sekitar 1.369 pandu dan sebanyak 74 siswa pandu saat ini tengah mengikuti program Diklat Pandu Tingkat II," ujar Tonny.
Lebih lanjut Tonny menjelaskan bahwa pada pertemuan Tripartite Technical Experts Group (TTEG) Tahun 2016 lalu yang diikuti oleh 3 negara pantai yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura, telah disepakati sebuah panduan bagi pelayanan jasa pemanduan (voluntary pilotage services) di Selat Singapura dan Selat Malaka.
"Dengan disepakatinya hal tersebut, maka akan menjadi tantangan baru bagi Indonesia khususnya dalam mempersiapkan regulasi, manajeman pemanduan yg baik, kualifikasi dan sertifikasi pandu laut dalam," jelasnya.
Pada kesempatan tersebut Tonny juga menyampaikan terima kasih kepada AMSA yang telah mendukung kegiatan ini disertai harapan agar workshop ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan pemanduan di Indonesia.
Sebagai informasi tentang Program ITSAP, merupakan program kerjasama yang resmi ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2008 oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Menteri Infrastruktur, Transportasi, Pembangunan Wilayah, serta Pemerintah Daerah Australia dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Adapun kerjasama ITSAP dengan Ditjen Hubla telah menghasilkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh
5 (lima) Direktorat yaitu Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Kepelabuhanan, serta Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut.