(JAKARTA) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Rapat Kerja Tahun 2017 yang berlangsung pada tanggal 3 – 5 Mei 2017 di Jakarta. Tema Rapat Kerja kali ini mengangkat tema “Peningkatan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Serta Pelayanan Sub Sektor Transportasi Laut dan Percepatan Pembangunan Transportasi Melalui Kerja Sama dan Peran Serta Swasta Dan BUMN” dengan sub tema “Melalui Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2017 Kita Raih Kemandirian Maritim Menuju Poros Maritim Dunia”.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam sambutannya mengatakan, komitmen Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dalam mewujudkan visi mengembalikan kejayaan maritim Indonesia harus dicapai dengan melakukan pembangunan sektor maritim, termasuk dengan melakukan kerjasama dengan seluruh stakeholder maritim yang menghasilkan “Kemandirian” dan tidak bergantung pada pihak lain sehingga pada akhirnya menjadi langkah maju untuk “mendominasi” di dunia maritim.
“Namun dengan terbatasnya APBN yang dimiliki Pemerintah dibutuhkan peran serta swasta dan BUMN dalam pelaksanaan pembangunan sektor transportasi laut dengan memberikan peran yang lebih besar kepada swasta dan BUMN sehingga kita dapat melakukan penguatan atas fungsi Kementerian Perhubungan sebagai regulator,” papar Menhub.
Untuk itulah dibutuhkan dukungan dari seluruh instansi dan stakeholder terkait, baik swasta maupun BUMN untuk berpartisipasi aktif memberikan dukungan dalam pembangunan sektor maritim melalui terobosan-terobosan yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, seperti program Tol Laut dan Rumah Kita, Pemanduan di Selat Malaka, Direct Call Kapal CGM CMA dengan rute Tanjung Priok – Los Angeles/ Statutory Class oleh PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)/ dan yang terakhir Pembukaan Rute Pelayaran dari Davao Filipina ke Bitung.
“Dengan pencapaian-pencapaian tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi Negara yang “Mandiri” di bidang maritim sehingga ke depan Pemerintah optimis akan mampu mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar dan disegani bangsa lain di dunia yang sejalan dengan Program Nawacita Nasional yakni mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” ujar Menhub.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut A. Tonny Budiono menjelaskan bahwa pelaksanaan Rapat Kerja yang diselenggarakan oleh Ditjen Hubla setiap tahunnya ini merupakan momentum yang sangat strategis untuk bersama-sama bersinergi mencari solusi bagi pembangunan sub sektor transportasi laut.
Sebagai informasi, kegiatan Raker akan disiin dengan kegiatan pengarahan umum, pembekalan-pembekalan dari Narasumber yang terdiri dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) serta Akademisi Institut Teknologi Surabaya (Raja Oloan Saut Gurning, ST, MSc, Phd). Pengarahan juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Sesditjen Hubla, dan Para Direktur.
Selain materi tersebut di atas, pembahasan materi Raker akan dibahas melalui Sidang Komisi dan Sidang Plen, dimana rumusan Hasil Sidang Pleno dimaksud akan disampaikan sebelum acara dan Penutupan Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2017.
Peserta Rapat Kerja Ditjen Hubla Tahun 2017 berjumlah sebanyak 336 Pejabat yang terdiri dari Pejabat Eselon I sampai dengan Eselon III di Kantor Pusat Ditjen Hubla dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Ditjen Hubla.