(Lembar, NTB), Guna mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Vessel Traffic Services (VTS) di Lembar, Nusa Tenggara Barat dengan semua instansi dan stakeholders di wilayah kerja VTS Lembar, pada 17 Januari 2017 bertempat di Sekotong Room Aston Inn Hotel Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, dilaksanakan Sosialisasi Standard Operational Prosedur (SOP) dan Penerapan PNBP Jasa Kenavigasian Vessel Traffic Services (VTS) Lembar. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Distrik Navigasi Kelas II Benoa, Sudarwedi, SH, MM mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Perwakilan Distrik Navigasi Kelas II Benoa, Perwakilan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar serta Perwakilan dari seluruh Perusahaan Pelayaran di Area pelabuhan Lembar dengan jumlah peserta 80 orang.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengatakan bahwa pemberlakuan Standar Operating Prosedure (SOP) Lembar ditetapkan melalui Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor: nv.105/2/5/djpl-16 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Standar Operasional dan Prosedur Vessel Traffic Service (VTS) Lembar.
Dengan diberlakukannya VTS Lembar ini, maka VTS Lembar harus memberikan layanan kepada kapal-kapal yang masuk menuju maupun keluar pelabuhan di wilayah kerja VTS Lembar. Untuk itu, Dirjen Hubla meminta agar semua pihak-pihak terkait di area kerja VTS Lembar harus ikut berpartisipasi mengoptimalkan system tersebut untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan laut.
Beberapa layanan informasi yang bisa diberikan oleh VTS Lembar, lanjut Dirjen Hubla antara lain meliputi penyiaran berita meteorologi, kondisi SBNP di alur dan perairan sekitar pelabuhan, termasuk informasi kondisi lalu lintas kapal dan informasi lain yang dibutuhkan.
“Pemberian pelayanan jasa kenavigasian VTS ini merupakan jasa Penerimaan PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Perhubungan dan pelaksanaan penarikan PNBP tersebut mengacu pada Peraturan Dirjen Hubla Nomor: hk.103/2/14/djpl-16 “ tegas Dirjen Hubla
Pada kesempatan ini, Dirjen Hubla berharap agar melalui sosialisasi ini dapat lebih meningkatkan pemahaman para peserta tentang arti pentingnya dan manfaat pengoperasian VTS Lembar serta berpartisipasi sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi.
Lebih dari itu, Dirjen Hubla meminta agar dengan diberlakukannya VTS Lembar ini maka setiap kapal yang memasuki pelabuhan lembar wajib memberikan laporan kepada stasiun VTS Lembar dengan ketentuan yang dituangkan pada SOP sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah kerja VTS Lembar.
Pemberian layanan jasa kenavigasian VTS dimaksud tentunya diikuti dengan penarikan jasa PNBP guna peningkatan kehandalan operasional VTS seperti yang sudah diberlakukan pada beberapa pelabuhan yang memiliki VTS seperti Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Samarinda, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Merak, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Banjarmasin dan Pelabuhan Benoa.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Seksi Peralatan Telekomunikasi Pelayaran, Direktorat Kenavigasian, Erika Marpaung, ST, MM.tr bertindak selaku narasumber menyampaikan materi sosialisasi dengan materi meliputi Stanndar Operational Prosedur VTS Lembar yang merupakan Panduan Teknis Stasiun VTS Lembar dalam Melayani dan memberikan Informasi Information Sevice , Navigation Service, dan Traffic Organitation Service di wilayah kerja VTS Lembar, Penerapan PNBP Jasa Kenavigasian VTS Lembar sesuai dengan PP No 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan. Atas Kesepakatan dalam Sosialisasi, Penarikan/ Pungutan PNBP Jasa Kenavigasin VTS Lembar dimulai pada Tanggal 18 Januari 2017.