JAKARTA (20/9) - Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkomitmen untuk menerapkan Inaportnet di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Hari ini (20/9) di Kantor Kementerian Perhubungan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sorong, Johnny Silalahi dan Kepala KSOP Banten, Abdul Azis menandatangani penandatanganan Pakta Integritas penerapan inaportnet di Pelabuhan Sorong dan Banten.
Penerapan Inaportnet di Pelabuhan menurut Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Laut Bay M Hasani, bertujuan meningkatkan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan agar dapat berjalan cepat, valid, transparan, dan terstandar serta biaya yang minimal.
"Penerapan inaportnet di pelabuhan dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia," jelas Bay saat menyaksikan penandatanganan pakta integritas dimaksud.
Menurut Bay, penerapan Inaportnet merupakan Quick Win Menteri Perhubungan, yang harus diterapkan di 16 pelabuhan di Indonesia. Pada tahap awal Inaportnet telah diterapkan di empat Pelabuhan Utama yang telah diterapkan pada tahun 2016 dan akan diterapkan di 12 pelabuhan lainnya pada tahun 2017.
Inaportnet di Pelabuhan didukung oleh Sistem Internal Kemenhub yang meliputi
Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA), Sistem Kapal Online, Aplikasi Sertifikasi Pelaut, Sistem Informasi Kepelabuhanan.
"Selain itu juga, penerapannya juga harus didukung oleh sistem yang ada pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP)," tutur Bay.
Dia menambahkan, penandatangan Pakta Integritas ini merupakan bentuk kesungguhan dan komitmen untuk mewujudkan penerapan Inaportnet, oleh karena itu harus benar-benar didalami dan dihayati serta ditindaklanjuti dengan usaha keras bersama.
"Saya percaya dan yakin apabila kita bekerja keras dan menjalankannya dengan serius, maka Penerapan Inaportnet yang kita harapkan dapat terwujud dengan baik. Saya juga mengajak kepada kita semua untuk terus berusaha keras dan berdo’a agar cita-cita kita untuk menerapkan Inaportnet di seluruh Pelabuhan dapat terwujud," tutup Bay.