JAKARTA (16/4) – Menyusul akan ditetapkannya Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai zona integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), seluruh institusi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok telah bersepakat dan siap mendukung sepenuhnya upaya mewujudkan zona integritas menuju WBK di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, termasuk Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok.
Keseriusan tersebut ditandai dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok dalam Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi, kemarin (15/4).
Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok Ali Malawat mengatakan, penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pimpinan dan pegawai Kantor Disnav Tanjung Priok menunjukkan bahwa seluruh jajaran Disnav Tanjung Priok siap melaksanakan seluruh proses perubahan untuk menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi di wilayah kerjanya.
“Disnav Tanjung Priok mendukung sepenuhnya upaya ini dan kami pun mulai berbenah untuk bersama-sama membangun zona integritas menuju WBK di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Ali.
Ali minta agar seluruh jajaran Disnav Tanjung Priok dapat memberikan dukungan dan saling menjaga agar di Kantor Disnav Tanjung Priok ini tidak ada korupsi.
“Untuk itu dalam melayani masyarakat, kita harus kerja dengan ikhlas, berdedikasi tinggi dan yang paling penting adalah selalu bekerja dengan hati,” ungkap Ali.
Lebih lanjut Ali mengatakan bahwa penandatanganan komitmen bersama ini juga disaksikan dan didukung oleh para stakeholder dan mitra pengguna jasa Disnav Tanjung Priok.
“Upaya mewujudkan WBK ini tentu memerlukan dukungan dari stakeholder terkait. Oleh karenanya, kami mengajak para stakeholder dan mitra kerja Disnav Tanjung Priok untuk turut mendatangani komitmen bersama serta menyatukan langkah untuk mewujudkan zona integritas yang bebas korupsi,” imbuhnya.
Ali berharap dengan diterapkannya zona integritas di wilayah kerja Disnav Tanjung Priok akan dapat meminimalisir potensi korupsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Adapun di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok menjadi instansi pertama yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN-RB.