JAKARTA (8/9). Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkolaborasi dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan aset di Pelabuhan Bima. Pelabuhan yang terletak di Bima, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut berperan sebagai pelabuhan petikemas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Pulau Sumbawa dan sekitarnya.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP BMN) pada Kantor KSOP Kelas IV Bima dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero), di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.
"Kerjasama ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan peran pelabuhan dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat setempat serta peningkatan produktivitas dan efisiensi pelabuhan," ujar Dirjen Arif.
Penandatanganan dilaksanakan oleh Direktur Kepelabuhanan, Subagiyo dan Regional Head 3 Pelindo, Ardhy Wahyu Basuki.
Adapun objek Kerja Sama Pemanfaatan Pelabuhan ini terdiri dari Tanah Lapangan Penimbunan Barang Lainnya, Bangunan Terbuka Lainnya, Pagar Semi Permanen, Jalan Khusus Komplek, Jalan Lainnya, Dermaga, Gedung Pos Jaga Permanen, Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lainnya dan Instalasi Pembangkit Tenaga Surya di pelabuhan Bima, di mana pengoperasian dan pengusahaannya dilaksanakan oleh PT. Pelindo selama kurun waktu 30 tahun.
"Saya berharap dengan dilaksanakannya Perjanjian KSP BMN ini, dapat semakin mengoptimalkan penyediaan, pengembangan dan pengelolaan infrastrukur Pelabuhan Bima. Selain itu juga dapat meningkatkan kontribusi yang diperoleh dari pengelolaan Pelabuhan Bima tersebut, baik melalui PNBP maupun pendapatan jasa kepelabuhanan," lanjut Dirjen Arif.
Dirjen Arif mengatakan bahwa pengelolaan Pelabuhan Bima harus terus dibenahi dan dikoordinasikan dengan baik bersama seluruh pihak terkait agar dapat memberikan pelayanan optimal juga memiliki peran penting sebagai sarana bongkar muat kapal-kapal barang dan penumpang.
"Hal tersebut tentu tidak dapat dilakukan sendiri, diperlukan kerja sama dan sinergi dari seluruh pihak untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan," tutup Dirjen Arif.
Dalam kesempatan yang sama, Regional Head 3 Pelindo, Ardhy Wahyu Basuki mengatakan kerja sama ini menjadi sebuah pertanda baik bagaimana kolaborasi antara perseroan dengan pemerintah melalui kementerian Perhubungan bisa terus berjalan dengan baik dan saling memberikan asas kemanfaatan yang baik pula satu sama lain.
"Kerja sama ini menjadi upaya kita bersama dalam melakukan pemerataan ekonomi nasional di seluruh pelosok nusantara sesuai dengan amanah yang diberikan oleh negara kepada kita," ujarnya.
Selain itu, melalui kerja sama ini dapat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat setempat serta optimalisasi kontribusi yang diperoleh dari pengelolaan pelabuhan kepada pemerintah melalui pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
"Sehingga kami berharap kehadiran pelabuhan ini yang didorong oleh dukungan berbagai pihak bisa memaksimalkan perannya sebagai pelabuhan penghubung dan penyambung logististik sehingga bisa menekan disparitas ekonomi yang ada di Indonesia barat dan timur," tutupnya.