JAKARTA (19/12) - Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Arif Toha memimpin apel siaga kesiapan dalam rangka penyelenggaraan Posko Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Posko ini berlangsung selama 22 hari mulai 18 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023.
Dirjen Arif menjelaskan kegiatan apel siaga kesiapan angkutan laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 ini dimaksudkan untuk memantapkan koordinasi antar petugas instansi terkait, penyedia jasa maupun asosiasi yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan angkutan laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, sehingga diharapkan masyarakat yang akan melakukan perjalanan dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman dan nyaman.
"Kita harus memastikan kesiapan segala aspek termasuk terminal penumpang, keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran debarkasi/embarkasi penumpang," ujar Dirjen Arif, di Jakarta, Senin (19/12).
Ia mengatakan bahwa penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru memiliki dimensi sosial yang cukup kompleks, untuk itu dia berpesan kepada para petugas khususnya di lapangan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung kelancaran Angkutan Nataru tersebut.
"Saya meminta kepada para petugas di lapangan agar memberikan pengawasan yang sungguh-sungguh terhadap keselamatan pelayaran serta mengantisipasi agar tidak terjadi masalah percaloan tiket, kenaikan tarif melebihi ketentuan, penelantaran penumpang serta melakukan tindakan yang tegas terhadap setiap pelanggaran," ujarnya.
Disamping itu, Dirjen Arif juga meminta para petugas untuk secara intensif memberikan sosialisasi segala peraturan, kebijakan dan perubahan yang dikeluarkan terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19 kepada seluruh instansi dan masyarakat yang akan menggunakan transportasi laut.
"Sosialisasi serta informasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar memahami perihal angkutan natal dan tahun baru," ujarnya.
Petugas juga diminta untuk selalu berkoordinasi dengan stakeholder yaitu Satuan Tugas Covid-19, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, Operator Terminal, Operator Kapal, Bea Cukai, Karantina, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan instansi terkait.
"Kolaborasi dengan BMKG harus selalu dilakukan, karena kita harus memperhatikan cuaca agar keselamatan dalam pelayaran dapat terlaksana, kemudian kita tingkatkan juga kolaborasi dengan angkutan sungai dan penyeberangan serta instansi terkait seperti TNI dan Polri," ujar Dirjen Arif.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Arif mengungkapkan tanggal 23 Desember dan 26 Desember diprediksi terjadi lonjakan penumpang pada masa sebelum dan setelah Natal 2022. Tanggal 30 Desember dan 2 Januari diprediksi merupakan puncak penumpang pada masa sebelum dan setelah Tahun Baru 2023.
Ada 10 pelabuhan yang diperkirakan akan memiliki jumlah penumpang terpadat yaitu Batam, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Sabang, Tanjung Perak, Parepare, Ternate, Manado, Baubau dan Sorong.
Jumlah armada yang digunakan sebanyak 910 unit dengan rincian PT Pelni sebanyak 26 unit, armada perintis 111 unit dan armada swasta 773 unit. "Kami juga mensiagakan kapal negara Kapal Kenavigasian dan Kapal KPLP untuk antisipasi keadaan darurat," tutup Dirjen Arif.memimpinp Dirjen Arif.memimpin apel siaga kesiapan dalam rangka penyelenggaraan Posko Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Posko ini berlangsung selama 22 hari mulai 18 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023.
Dirjen Arif menjelaskan kegiatan apel siaga kesiapan angkutan laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 ini dimaksudkan untuk memantapkan koordinasi antar petugas instansi terkait, penyedia jasa maupun asosiasi yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan angkutan laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, sehingga diharapkan masyarakat yang akan melakukan perjalanan dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman dan nyaman.
"Kita harus memastikan kesiapan segala aspek termasuk terminal penumpang, keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran debarkasi/embarkasi penumpang," ujar Dirjen Arif, di Jakarta, Senin (19/12).
Ia mengatakan bahwa penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru memiliki dimensi sosial yang cukup kompleks, untuk itu dia berpesan kepada para petugas khususnya di lapangan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung kelancaran Angkutan Nataru tersebut.
"Saya meminta kepada para petugas di lapangan agar memberikan pengawasan yang sungguh-sungguh terhadap keselamatan pelayaran serta mengantisipasi agar tidak terjadi masalah percaloan tiket, kenaikan tarif melebihi ketentuan, penelantaran penumpang serta melakukan tindakan yang tegas terhadap setiap pelanggaran," ujarnya.
Disamping itu, Dirjen Arif juga meminta para petugas untuk secara intensif memberikan sosialisasi segala peraturan, kebijakan dan perubahan yang dikeluarkan terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19 kepada seluruh instansi dan masyarakat yang akan menggunakan transportasi laut.
"Sosialisasi serta informasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar memahami perihal angkutan natal dan tahun baru," ujarnya.
Petugas juga diminta untuk selalu berkoordinasi dengan stakeholder yaitu Satuan Tugas Covid-19, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, Operator Terminal, Operator Kapal, Bea Cukai, Karantina, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan instansi terkait.
"Kolaborasi dengan BMKG harus selalu dilakukan, karena kita harus memperhatikan cuaca agar keselamatan dalam pelayaran dapat terlaksana, kemudian kita tingkatkan juga kolaborasi dengan angkutan sungai dan penyeberangan serta instansi terkait seperti TNI dan Polri," ujar Dirjen Arif.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Arif mengungkapkan tanggal 23 Desember dan 26 Desember diprediksi terjadi lonjakan penumpang pada masa sebelum dan setelah Natal 2022. Tanggal 30 Desember dan 2 Januari diprediksi merupakan puncak penumpang pada masa sebelum dan setelah Tahun Baru 2023.
Ada 10 pelabuhan yang diperkirakan akan memiliki jumlah penumpang terpadat yaitu Batam, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Sabang, Tanjung Perak, Parepare, Ternate, Manado, Baubau dan Sorong.
Jumlah armada yang digunakan sebanyak 910 unit dengan rincian PT Pelni sebanyak 26 unit, armada perintis 111 unit dan armada swasta 773 unit. "Kami juga mensiagakan kapal negara Kapal Kenavigasian dan Kapal KPLP untuk antisipasi keadaan darurat," tutup Dirjen Arif.