3313
view(s)
PONTIANAK (19/2) - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Pontianak mendukung upaya pencanangan pembangunan wilayah zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di wilayah Propinsi Kalimantan Barat, demikian dikatakan Kepala Kantor KSOP Kelas II Pontianak Capt. Bintang Novi usai menjadi saksi acara Pencanangan pembangunan zona integritas sembilan Satuan Kerja Polda Kalimantan Barat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), di Pontianak (18/2).
Menurut Capt. Bintang Novi dengan keterlibatan KSOP Kelas II Pontianak dalam pencanangan Zona Integritas ini bisa menjadi pemicu dan motivasi bagi seluruh jajaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di wilayah Propinsi Kalimantan Barat.
“Kami berharap dengan dilibatkannya KSOP Pontianak dalam pencanangan zona integritas ini dapat menjadi contoh atau pilot project bagi seluruh UPT Ditjen Perhubungan Laut dalam mendukung upaya pencegahan tindak korupsi di wilayah Kaliamantan Barat,” kata Capt. Bintang.
Seperti diketahui Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu instansi yang mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Terkait dengan hal ini, lanjut Capt. Bintang bahwa pembentukan zona integritas dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan tujuan utama terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan kolusi (KKN) serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat .
“Memang harus diakui bahwa untuk membangun zona integritas bukan hal yang mudah, namun juga bukan suatu hal yang mustahil. Setiap instansi pemerintah perlu membangun komitmen bersama dan melakukan perubahan secara terstruktur, mulai dari membangun budaya kerja, memangkas birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan profesionalisme SDM, serta melakukan pengawasan secara efektif,” kata Capt. Bintang.
Sementara itu di tempat lain, masih dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KNN) di lingkungan Kementerian Perhubungan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok melakukan penandatanganan Pakta Integritas, antara Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dengan para Pejabat Struktural, Marine Inspector dan Petugas Pemeriksa Kapal Asing (PSC), bertempat di Kantor Kesyahbandaran Tanjung Priok, Jakarta Utara (18/2).
Menurut Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Amiruddin, beberapa hal penting yang harus dilaksanakan dalam Pakta Integritas ini, antara lain adalah pentingnya peran aktif segenap jajaran Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KNN), serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
“Selain itu, perlunya sikap untuk tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bersikap jujur, transparan, objektif, dan akuntabel, dalam melaksanakan tugas,” kata Amiruddin di Jakarta Utara.
Amirudin berharap terhadap semua pejabat yang telah menandatangani Pakta Integritas bila melanggar hal-hal penting tersebut, tentunya akan ada konsekuensi yang ditanggungnya.
“Saya tegaskan jika Pakta integritas sudah ditandatangani namun masih juga terjadi penyalahgunaan wewenang maka pegawai yang bersangkutan akan kami usulkan ke pimpinan untuk diberikan tindakan dan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,” tutup Amirudin.
