5227
view(s)
PAPUA (18/4) - Dengan masuknya kapal Tol Laut dan penyelenggaraan multimoda di Kabupaten Nduga, Papua tentu akan meningkatkan usaha-usaha jasa terkait di pelabuhan dalam ekosistem Tol Laut dan menjadikan Nduga Pintu masuk selatan untuk wilayah Pengunungan Tengah (Lapago).
Demikian disampaikan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura (KSOP Kelas II Jayapura), Taher Laitupa hari ini, Minggu (18/4).
Penyelenggaraan Layanan Kewajiban Publik Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) tahun 2021 terus berkembang dengan terobosan-terobosan baru yang mengkombinasikan elemen-elemen utama seperti kapal dan jaringan trayek dan pelabuhan, termasuk elemen pendukung seperti optimalisasi jalur lintasan pada alur sungai dan danau di wilayah pesisir dan pegunungan, seperti halnya saat ini di Kabupaten Nduga, Papua.
Ia mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi penyelenggara program Tol Laut dalam rangka implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang salah satu Program Prioritas di Papua adalah pengembangan jaringan Tol Laut di wilayah-wilayah 3TP di seluruh wilayah Papua.
Untuk itu, KSOP Jayapura terus melakukan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Tol Laut pada Trayek T-26 yang telah melayani beberapa daerah yang masih terisolir di Provinsi Papua seperti di Pelabuhan Atsy Agats, Sawaerma, Mumugu dan Batas Batu Kabupaten Nduga.
“Dari karakteristik kewilayahan pegunungan tengah, yang menjadi salah satu fokus penyelenggaraan Tol Laut adalah pelayanan distribusi logistik yang terjadwal dan teratur di Kabupaten Nduga,” kata Taher.
Dia menjelaskan, Nduga adalah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan beberapa daerah di pegunungan tengah seperti Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Tolikara.
Kabupaten Nduga saat ini membutuhkan gerak cepat dan kehadiran negara hadir untuk melakukan pembangunan yang merata dan berkeadilan sesuai harapan Presiden Joko Widodo.
Adapun monitoring dan sosialisasi Tol Laut di Pelabuhan Mumugu dan Pelabuhan Batas Batu Nduga dilakukan bersama Bupati Nduga, Wentius Nimiangge dan Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Laus D.C Rumayom, KSOP Kelas II Jayapura sebagai Korwil UPT Perhubungan Laut di Papua.
KSOP Kelas II Jayapura sebagai kordinator wilayah UPT-UPT Ditjen Perhubungan Laut di Provinsi Papua terus menjalankan salah satu fungsi tugas memastikan jaringan trayek Angkutan Laut yang berjalan harus dapat masuk sampai ke seluruh wilayah perairan termasuk sungai dan danau.
“Dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi tentu di butuhkan pasokan logistik yang terjadwal dan teratur secara baik dan lancar dengan penggunaan kapal Rede yang dapat menjangkau perairan sungai di wilayah pegunungan tengah ini, hal ini menuntut dalam waktu dekat penyelenggaraan Tol Laut harus dapat dilaksanakan,”ujarnya.
Sementara itu, Kasie Lala & Usaha Pelabuhan, Willem Thobias Fofid menyebutkan dalam acara monitoring tersebut dilakukan juga sosialisasi bersama Ketua Lembaga Masyarakat Adat Nduga Jhon Beon yang mendarat di lokasi persiapan pembangunan bandara Internasional Yawe Airport di Distrik Batas Batu, setelah sekian lama wilayah ini dilanda konflik. Untuk selanjutnya melaksanakan dialog dengar pendapat dan menerima asprirasi tokoh adat dan tokoh agama Nduga.
“Hasil pembicaraan tersebut, masyarakat sangat membutuhkan kehadiran negara dalam wujud pembangunan yang nyata dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur dasar,” ujar Willem.
Selain itu, Willem mengungkapkan warga Nduga juga mengaku sangat membutuhkan layanan distribusi logistik dan transportasi pelabuhan dan bandara serta konektivitas multimoda. Termasuk akses jalan darat yang dapat menghubungkan jalur lintasan Mumugu Satu - Kenyam, kemudian Kenyam - Mbua kemudian Kenyam - Iniye serta Kenyem - Gearek termasuk dari akses yang menghubungkan Nduga - Yahukimo.
Kemudian restelmen 5000 rumah untuk pengungsian, layanan air bersih, listrik dan jaringan komunikasi (internet) serta pemulihan Trauma Healing masyarakat Nduga dan membangun rekonsiliasi serta pemulangan pengungsi kembali ke kampung halaman.
“Pemberdayaan dan keterlibatan SDM Putra Daerah Nduga sebagai pelaku kontruksi serta dukungan peralatan berat dalam melaksanakan pembangunan, sehingga keterlibatan putra daerah asli menjadi penting termasuk pemekaran 500 kampung untuk mendukung pengembangan distrik dan aspirasi suara perempuan Nduga yakni Mama-Mama Nduga terkait pembangunan pasar untuk aktivitas ekonomi serta dukungan pelayanan kesehatan untuk Ibu dan Anak," tutupnya.
