3078
view(s)
JAKARTA - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi meminta agar Jakarta International Container Terminal (JICT) mengutamakan pelayanan jasa kepelabuhanan di tengah aksi mogok Serikat Pekerja (SP) JICT hari ini (4/8).
"Saya mengimbau pihak manajemen dan serikat pekerja JICT untuk mengutamakan jasa pelayanan kepelabuhanan agar arus ekspor impor terus berjalan," kata Menhub Budi.
Menhub juga mengimbau agar SP JICT dan manajemen JICT duduk bersama dan berunding untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi di antara kedua belah pihak.
Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Kelas Utama Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputra memastikan arus ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok berjalan lancar dan normal.
Menurut Nyoman, bongkar muat kapal yang semestinya ditangani oleh PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) sudah dialihkan ke empat terminal di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.
"Kami memastikan untuk hari kedua (4/8) aksi mogok kerja Serikat Pekerja (SP) JICT tidak mengganggu pelayanan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Priok. Seperti yang terjadi saat ini, arus barang dan kapal tetap lancar," ujar Nyoman.
Lebih lanjut Nyoman menyebutkan dalam masa aksi mogok kerja SP JICT, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, New Port Container Terminal 1 (NPCT-1), Terminal MAL dan Terminal Peti Kemas Koja akan membantu pelayanan jasa kepelabuhanan.
Adapun sebanyak 20 kapal yang semestinya ditangani JICT hingga tanggal (10/8) sudah dialihkan bongkar muatnya ke terminal lain di Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu di Terminal Koja (7 kapal), Terminal NPCT-1 (6 kapal), Terminal 3 (5 kapal), dan Terminal MAL (2 kapal).
Untuk hari ini (4/8) NPCT-1 melayani 2 kapal yaitu MV. Hommonia Berolina (800 kontainer) dan MV. Northern Democrat (800 kontainer), Terminal 3 melayani 1 kapal yaitu MV. MSC. Giana (400 kontainer), TPK Koja melayani 2 kapal yaitu MV. Deva 216QAN (1000 kontainer) dan MV. Cosco Aden 032N (2000 kontainer). Adapun kapal-kapal tersebut merupakan limpahan dari JICT disamping melayani jasa kepelabuhanan rutin masing-masing.
Selanjutnya, terkait dengan adanya isu Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok melarang karyawan JICT untuk melakukan absensi, Nyoman langsung menampik isu tersebut.
"Tidak benar kami melarang karyawan JICT seperti isu yang beredar. Kami selaku regulator fokus terhadap kelangsungan pelayanan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Priok, bukan kepada masalah internal di JICT. Itu bukan wewenang kami," tegas Nyoman.
Sementara itu, Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Carmelita Hartoto menyatakan, bahwa dengan adanya mogok kerja JICT tentunya akan berdampak kepada mata rantai logistik nasional namun INSA mengapresiasi upaya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang telah mengalihkan jasa kepelabuhanan JICT ke empat terminal internasional lainnya.
"Yang kami khawatirkan adalah terganggunya kegiatan bongkar muat dan keterlambatan arus barang. Namun yang kami khawatirkan tersebut tidak terjadi karena Kementerian Perhubungan telah melakukan langkah antisipatif yang patut diapresisasi. Tinggal dilihat saja nanti akankah terjadi keterlambatan arus barang keluar dari JICT, atau tidak,” ujar Carmelita.
Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi sore tadi. Yukki mengapreasiasi solusi dari Kementerian Perhubungan dengan mengalihkan bongkar muat di JICT ke terminal internasional lainnya.
"Sejauh ini yang kami lihat semua bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok berjalan normal. Sempat ada rasa khawatir saat aksi mogok kerja SP JICT dimulai kemarin namun pupus semua setelah pelayanan jasa kepelabuhanan JICT dialihkan ke keempat terminal tersebut dan berjalan normal," ujar Yukki.
Sebagai Informasi, terminal peti kemas di area Pelabuhan Tanjung Priok yang melayani kapal dan bongkar muat peti kemas pelayaran internasional adalah JICT, TPK Koja, NPCT-1, MAL, Terminal 3 dengan market share per Juni 2017 masing masing sebesar 42% (JICT), 21% (TPK Koja), 16% (NPCT-1), 8% (MAL) dan 8% (Terminal 3).
