JAKARTA (23/4) - Tingkatkan kerjasama regional khususnya di bidang maritim, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) mengadakan pertemuan secara virtual dengan Australian Maritime Safety Authority (AMSA).
Direktur KPLP, Ahmad secara resmi membuka pertemuan kali untuk membahas agenda Marine Environment Coordination and Planning Meeting (MECPM) yang secara khusus membahas tentang pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan maritim.
“Pertemuan ini adalah Rapat Koordinasi dan Perencanaan Lingkungan Laut Indonesia-Australia,” kata Ahmad, di Jakarta.
Ahmad menjelaskan, pertemuan ini juga sebagai tindak lanjut dari "Memorandum of Understanding on Transboundary Marine Pollution Preparedness and Response" yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Australia di Bali pada Oktober 2018 silam.
“Australia dan Indonesia memiliki kerjasama yang cukup banyak memperhatikan kesiapsiagaan dan penanganan pencemaran laut lintas batas,” ujarnya.
Pertemuan ini juga merupakan agenda rutin setiap tahun untuk membahas dan bertukar informasi serta pengalaman terkait kemampuan, kesiapsiagaan, tanggung jawab, dan prosedur tanggap darurat terhadap kejadian pencemaran terutama tumpahan minyak di laut.
Ahmad menyatakan Indonesia telah setuju dengan inisiatif dan upaya kolaborasi, serta persiapan terkoordinasi dan menetapkan protokol komunikasi dan langkah-langkah lain untuk memfasilitasi kerjasama penanggulangan pencemaran bersama jika terjadi ancaman atau insiden pencemaran laut lintas batas.
“Indonesia sangat mendukung pembangunan dalam hal ini dan kami berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut. Sebagai negara tetangga, Indonesia menantikan lebih banyak latihan antara Indonesia dan Australia. Saya percaya bahwa kami selalu menjaga semangat mempromosikan keselamatan navigasi dan melindungi lingkungan laut dari tumpahan minyak,” ungkap Ahmad
Melanjutkan pembahasan agenda Indonesia - Australia dipimpin oleh Kasubdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air, Een Nuraini Saidah yang membahas agenda pembahasan Standar Operation Prosedure dalam penanggulangan tumpahan minyak di laut di lintas batas, rencana pelaksanaan Webinar bersama Indonesia Australia, kerjasama terkait Women in Maritime kedua negara, dan pembahasan kemungkinan training virtual untuk program Oil Map untuk personel Ditjen Perhubungan Laut terutama yang bertugas di perbatasan antar negara maupun petugas di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai. Selain agenda tersebut Indonesia menyampaikan untuk terua menguatkan kerjasama di forum International Maritime Organization mengingat kedua Negara merupakan Anggota Dewan IMO.
Dalam pertemuan ini, Indonesia dan Australia berbagi informasi mengenai kondisi terkini kemampuan masing-masing negara dalam menanggulangi pencemaran laut terutama yang diakibatkan oleh tumbuhan minyak di laut serta rencana ke depan, kesiapsiagaan, serta terkait tanggung jawab dan kompensasinya.
"Indonesia juga menyampaikan pelaksanaan kegiatan National Marine Oil Pollution Excercise (Marpolex) yang telah dilaksanakan di Bandar Lampung pada bulan November 2020 yang lalu sebagai wujud komitmen Indonesia dalam penanggulangan tumpahan minyak di laut baik di perairan maupun di pelabuhan, yang dalam latihan tersebut tidak dapat dihadiri oleh Australia dan beberapa negara sahabat seperti yang sebelumnya mengingat protokol kesehatan maupun protokol perhelatan internasional masih belum memungkinkan" ungkap Een.
Hasil pertemuan kedua negara menegaskan kembali komitmen kerjasama Indonesia dan Australia dalam perencanaan tanggap darurat nasional maupun lintas negara, kebijakan dan prosedur penanggulangan pencemaran di laut di kedua negara, serta pelaksanaan kebijakan dimaksud di masing-masing negara.