JAKARTA (13/12) - Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun sejak 2015-2018 berbagai capaian pembangunan sektor transportasi telah dicapai Kementerian Perhubungan, termasuk pembangunan sektor perhubungan laut.
"Secara umum, pembangunan sektor transportasi laut berfokus pada keselamatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo pada saat Jumpa Pers Akhir Tahun 2018 Kementerian Perhubungan di Ruang Mataram Kantor Kemenhub Jakarta, Kamis (13/12).
Dirjen Agus memaparkan, pembangunan prasarana dan sarana transportasi laut yang telah dilakukan meliputi pembangunan pelabuhan, pembangunan kapal pendukung tol laut, pengembangan trayek tol laut serta pelaksanaan program peningkatan keselamatan.
"Sejak tahun 2015 sampai tahun 2017, telah dilakukan pengembangan pelabuhan non komersial di 104 lokasi, dan terdapat 11 pelabuhan dalam tahap penyelesaian di tahun 2018," kata Dirjen Agus.
Begitu pun dengan 2 (dua) pelabuhan yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni Makassar New Port dan Pengembangan Terminal Multipurpose Tahap I Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, juga telah selesai dikembangkan tahun ini.
Selain pelabuhan, Kemenhub juga melakukan pembangunan kapal pendukung tol laut yakni sebanyak 100 unit kapal sejak tahun 2015 sampai 2018, yang meliputi 60 unit kapal perintis, 15 unit kapal kontainer, 5 unit kapal ternak dan 20 Unit kapal rede.
"Hal tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah dalam meningkatkan pembangunan konektivitas melalui program tol laut," imbuhnya.
Menurut Dirjen Agus, manfaat tol laut terus diperbesar dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut serta terus meningkatkan trayek kapal tol laut, kapal perintis, kapal ternak, dan kapal pelayaran rakyat.
"Tahun 2018 Pemerintah telah mengoperasikan 18 trayek tol laut dan terus meningkat setiap tahunnya. Adapun 7 (tujuh) trayek dioperasikan oleh operator swasta melalui proses lelang murni, dan 11 trayek dioperasikan oleh BUMN melalui penugasan," jelas Dirjen Agus.
Saat ini Pemerintah juga tengah mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), mengingat adanya keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur sehingga diperlukan kontribusi swasta untuk menjadi alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik.
"Saat ini terdapat 2 (dua) pelabuhan yang menjadi Pilot Project KPBU yaitu Pelabuhan Anggrek di Gorontalo Utara dan Pelabuhan Baubau di Sulawesi Tenggara.
Adapun Pelabuhan Anggrek di masa datang akan digunakan untuk membantu perdagangan internasional dengan bentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gorontalo Utara dan mempunyai potensi besar dalam rute perdagangan internasional.
Sementara Pelabuhan Bau-bau merupakan salah satu simpul transportasi strategis di wilayah Indonesia Timur dan menjadi pintu gerbang Sulawesi Tenggara menuju daerah lain di wilayah timur Indonesia.
"Tak hanya capaian pembangunan sarana dan prasarana, di sektor perhubungan laut kami juga telah berhasil meraih beberapa capaian, di antaranya terpilihnya kembali Indonesia menjadi Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode Tahun 2018-2019, penerapan inaportnet dan Delivery Order (DO) Online di beberpa pelabuhan di Indonesia serta peningkatan partisipasi masyarakat pada mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut tahun 2018 dibanding tahun 2017 sehingga mampu membantu mengurangi angka kecelakaan sepeda motor di jalan raya," demikian Dirjen Agus mengakhiri.