JAKARTA (17/10) – Sebagai tindak lanjut dari pertemuan The First High-Level Regional Meeting of Marine Environmental Protection of South East Asia Seas Project (FHRM MEPSEAS Project) yang diselenggarakan di Bali pada bulan Juni yang lalu, Pemerintah Indonesia cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan kembali melaksanakan pertemuan dengan 7 (tujuh) negara di Asia Tenggara yang terlibat dalam project dimaksud melalui video conference yang dilaksanakan di Ruang Marine Command Center (MCC), Kantor Pusat Kementerian Perhubungan pada sore hari kemarin (16/10).
National Focal Point Indonesia, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Dwi Budi Sutrisno yang bertindak selaku delegasi Indonesia pada pertemuan melalui video conference tersebut menjelaskan bahwa selain National Focal Point dari 7 negara beneficiary, hadir pula pada pertemuan dimaksud Dr. Jose Matheickal selaku International Maritime Organization (IMO) Project Team, Ms. Brenda Pimentel selaku IMO Regional Consultant, serta Dr. Sugiarta dan Bapak Alamanar Pasaribu selaku Konsultan Nasional terpilih untuk project ini.
MEPSEAS Project, menurut Dwi Budi, digagas pada bulan Desember 2017 yang lalu, setelah IMO dan Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) menandatangani persetujuan untuk membantu tujuh negara Asia Tenggara dalam melindungi lingkungan maritim mereka dari kegiatan operasional pelayaran melalui sebuah joint project sebagai tindak lanjut dari IMO/NORAD Project on “Assistance to East Asian Countries in Ratifying and Implementing IMO Instruments for the Protection of the Marine Environment” pada tahun 2013-2017.
Dwi Budi menambahkan, bahwa project ini fokus pada empat instrumen IMO dalam perlindungan lingkungan maritime, yaitu Anti Fouling System (AFS) Convention, Ballast Water Management (BWM) Convention, MARPOL, dan London Convention/Protocol.
“Project ini akan berlangsung dari tahun 2018-2021. Adapun tujuh negara yang terlibat dalam proyek ini selain Indonesia adalah Kamboja, Malaysia, Myanmar, Philipina, Vietnam dan Thailand,” ujar Dwi Budi.
Sedangkan pada pertemuan melalui video conference kali ini, tiap-tiap negara beneficiary membahas mengenai aksi tindak lanjut terhadap pertemuan FHRM MEPSEAS Project di Bali bulan Juni yang lalu yang telah dilakukan masing-masing negara, khususnya terkait penyusunan National Work Program (NWP) dan National Action Plan (NAP).
“Sebagai tindak lanjut pertemuan Juni yang lalu, Indonesia telah membentuk National Task Force (NTF) yang melibatkan kementerian/lembaga dan unsur terkait lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, LIPI, Pushidros TNI AL, BKI, INSA, IPERINDO, serta dua orang konsultan nasional yang telah dipilih oleh IMO,” jelas Dwi Budi.
Lebih lanjut, Indonesia juga akan menyelenggarakan 1st National Task Force Meetings and National Action Plan Development (NAP) pada bulan November mendatang untuk membahas draft National Work Program (NWP) dan National Action Plan (NAP) Indonesia yang telah disusun oleh Konsultan Nasional dengan dukungan seluruh tim NTF. Selain itu, tambah Budi, pada pertemuan tersebut akan hadir pula IMO Regional Consultant, Ms. Brenda Pimentel untuk memberikan masukan dan menyempurnakan NAP dan NWP yang telah disusun.
Selain itu, Indonesia juga berencana untuk menyampaikan dukungan bagi MEPSEAS Project melalui delegasi kita yang akan hadir pada Sidang MEPC 73 pada tanggal 22 s.d. 26 Oktober 2018 mendatang.