BOGOR (12/10) – Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok terus melakukan peningkatan keselamatan pelayaran dengan menggandeng stakeholder yang berkepentingan di Pelabuhan Tanjung Priok.
Adapun tugas pengawasan dan penegakan aturan keselamatan berlayar yang diemban Pemerintah kian hari semakin mendapatkan tantangan, baik sebagai akibat luasnya wilayah perairan yang memerlukan pengawasan, maupun karena perkembangan di bidang teknologi pelayaran yang semakin pesat. Untuk itu, diperlukan sinergi antara regulator dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan para pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut.
Demikian disampaikan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Capt. Sudiono saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Keselamatan Berlayar di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran UtamaTanjung Priok di Hotel Royal Bogor, hari ini (12/10).
Capt. Sugiono mengatakan, perkembangan teknologi pelayaran sudah sangat pesat. Salah satunya penerapan sistem online yang sudah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok yang dapat memudahkan para pengguna jasa yang akan mengurus perijinan dan pemberkasan di Pelabuhan Tanjung Priok.
Adanya perkembangan teknologi pelayaran dengan segala ketentuan yang berkaitan dengan keselamatan berlayar, sudah tentu harus diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar–benar memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam bidang pelayaran serta peraturan keselamatan berlayar.
“Tanpa tersedianya SDM yang kompeten, maka penerapan ketentuan kapal serta tugas–tugas di bidang pengawasan tidak mungkin dapat dilakukan dengan baik,” kata Capt. Sugiono.
Selain tantangan-tantangan tersebut, lanjut Capt. Sudiono, terkadang ada juga kecenderungan pemilik kapal/nakhoda yang sengaja maupun tidak sengaja mengabaikan ketentuan yang berlaku hanya untuk memperoleh keuntungan semata.
“Bahkan banyak operator kapal yang tidak segan – segan menggunakan segala cara dengan maksud untuk mengabaikan dari ketentuan keselamatan berlayar,” ungkap Capt. Sudiono
Pada kesempatan tersebut, Syahbandar Utama Tanjung Priok kembali menegaskan bahwa terselenggaranya angkutan laut yang aman, lancar, nyaman, teratur dan efisien, sangat tergantung pada pelayaran yang didukung olehkondisi kapal yang telah memenuhi persyaratan, baik dari aspek keselamatan, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal serta manajemen keselamatan.
“Kapal yang berlayar harus diwajibkan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal. Kelaiklautan kapal adalah sumber penting atau kunci untuk bisa selamat dan aman dalam berlayar, maka dari itu para pemilik kapal dan nahkoda harus selalu mengikuti peraturan yang ada,” imbuhnya.
Oleh karena itu menurutnya, perlu upaya untuk meningkatkan keselamatan dan sinergi dengan para pemangku kepentingan, sehingga pengoperasian kapal dapat berjalan dengan aman, selamat, tertib dan nyaman sertaterjamin keselamatan penumpang sertabarang yang diangkutnya.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan di Pelabuhan Tanjung Priok untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan.Dengan adanya sinergi yang baik antaraSyahbandar dan semua stakeholder maka kegiatan pelayanan kepada masyarakat juga akan berjalan dengan baik dan kondusif,” tutup Capt. Sudiono.
Sebagai informasi, FGD Keselamatan Berlayar yang diselenggarakan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok ini mengangkat tema "Sinergitas Stakeholder Keselamatan Pelayaran Dalam Menciptakan Budaya Keselamatan". Adapun FGD ini bertujuan untuk menyatukan visi dan misi seluruh stakeholder di Pelabuhan Tanjung Priok dalam mewujdukan keselamatan pelayaran serta dihadiri oleh INSA, perusahaan pelayaran dan para pemangku kepentingan/stakeholder di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.