S U R A B A Y A – Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan International Maritime Organization (IMO) bekerjasama menyelenggarakan Regional Workshop on the Ballast Water Management (BWM) Convention di bawah kerangka kerjasama teknis Integrated Technical Cooperation Programme (ITCP).
Workshop yang bertujuan untuk membantu Pemerintah negara-negara di Asia Tenggara dalam mempersiapkan ratifikasi dan implementasi Konvensi BWM, dengan penekanan khusus pada kontrol pengawasan dan penegakan hukum (Control Monitoring and Enforcement – CME), serta survei dasar biologis di pelabuhan (Port Biological Baseline Survey – PBBs) dan penilaian risiko (Risk Assesments).
Regional Workshop yang diselenggarakan selama 4 (empat) hari sejak tanggal 2 s.d. 5 Mei 2017 di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya ini merupakan salah satu bentuk komitmen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam menyelenggarakan pelayanan transportasi laut yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Terkait dengan workshop tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A.Tonny Budiono menjelaskan tujuan penyelenggaraan workshop adalah untuk memberikan panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam inspeksi Negera Bendera dan Negara Pelabuhan berdasarkan ketentuan Konvensi Manajemen Air Ballas. "Penyelenggaraan Workshop ini merupakan bentuk nyata keaktifan dan kerjasama yang baik antara Indonesia dengan IMO," ujar Tonny.
Pada kesempatan tersebut, Workshop dibuka oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Rudiana, MM yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang pada saat bersamaan sedang berada di Bitung menyambut kapal Ro-Ro rute Davao/General Santos-Bitung.
Adapun para narasumber merupakan para praktisi di bidang perlindungan lingkungan maritim dari IMO dengan peserta workshop berasal dari perwakilan pemerintah negara-negara ASEAN yang berjumlah sebanyak 25 orang ditambah 10 orang sebagai observer.
Sebagai informasi, Konvensi Manajemen Air Ballas, yang akan diberlakukan pada tanggal 8 September 2017, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lingkungan maritim dalam meminimalisasi risiko invasi spesies asing melalui air ballas.
Konvensi tersebut menjadi penting untuk dilaksanakan mengingat mayoritas perdagangan dunia diselenggarakan menggunakan transportasi laut, dengan 40 persen di antaranya melalui perairan di wilayah Asia Tenggara yang tentunya menimbulkan risiko rusaknya lingkungan maritim.
Tonny menyebutkan bahwa untuk menghadapi situasi semacam ini, semua unsur harus bekerja sama guna memastikan dan memperkuat terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan secara berkelanjutan. Terlebih lagi, perlindungan lingkungan maritim adalah hal yang mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini juga menjadi perhatian dari Presiden RI Joko Widodo, yang menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk melindungi lingkungan maritim pada Sidang MEPC ke-69 di London pada tahun 2016 yang lalu.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginstruksikan agar Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk melakukan upaya-upaya perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia sebagaimana komitmen Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
“Terkait dengan perlindungan lingkungan maritim, kami akan terus meratifikasi berbagai instrumen IMO di bidang perlindungan maritim salah satunya adalah dengan meratifikasi konvensi air ballas yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2015,” ujar Tonny.
Dengan demikian, Indonesia selaku negara anggota Council IMO Kategori C telah menunjukan peran aktif dalam kancah Internasional khususnya di IMO dengan meratifikasi berbagai instrumen IMO khususnya untuk keselamatan dan keamanan pelayaran juga perlindungan lingkungan maritim.
"Selain meratifikasi instrumen IMO, penyelenggaraan regional workshop tersebut merupakan bekal positif bagi Indonesia dalam upaya pencalonannya sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2018-2019," tutup Tonny.