JAKARTA (4/3) - Dalam rangka meningkatkan keselamatan dan efisiensi kenavigasian serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kenavigasian menggelar Seminar on the Safety of Navigation.
Seminar ini dibuka oleh Direktur Kenavigasian, Capt. Budi Mantoro di Hotel Hilton Jakarta pada hari Senin (4/3). Adapun peserta Seminar berasal dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Distrik Navigasi Tipe A Kelas I, II dan III, Distrik Navigasi Tipe B Kelas I serta Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP).
Seminar ini digelar berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) tentang kerjasama bidang keselamatan maritim yang telah ditandatangani pada tanggal 28 November 2023 di London oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Sekretaris Jenderal IALA.
Dalam sambutannya Capt. Budi mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan IALA memiliki pandangan yang sama untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi kenavigasian serta perlindungan laut di perairan Indonesia.
Lebih lanjut, Capt. Budi mengatakan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas berdasarkan standar, rekomendasi dan pedoman IALA merupakan salah satu cara untuk meningkatkannya.
"Melalui seminar ini saya berharap kepada para peserta untuk dapat berpartisipasi aktif, berbagi pengetahuan dan bertukar pengalaman terkait keselamatan navigasi di perairan Indonesia. Mari kita berupaya tingkatkan keselamatan dan efisiensi kenavigasian serta perlindungan laut di perairan Indonesia," ujar Capt. Budi
“Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada IALA atas bantuannya kepada Indonesia dalam persiapan akreditasi lembaga pendidikan di Indonesia untuk menyelenggarakan pelatihan Aids to Navigation Manager Level 1 serta bantuan lainnya untuk meningkatkan kapasitas dari SDM di Distrik Navigasi serta terkait dengan operasional kenavigasian,” tutup Capt. Budi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Kenavigasian, Nanditya Darma Wardhana mengatakan sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.
"Untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta seluruh Stakeholders terkait, bertanggung jawab dalam menyediakan sarana bantu navigasi serta sarana dan prasarana terkait kenavigasian agar dapat membantu pelaut melakukan pelayaran dengan aman," tutup Nanditya.
Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam hal ini Direktorat Kenavigasian adalah member dari IALA sejak tahun 1975. Indonesia / Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah anggota aktif dari IALA dengan mengikuti berbagai pertemuan yang dilaksanakan oleh IALA untuk membahas isu-isu terkait dengan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dan Vessel Traffic Services (VTS) serta berbagai pembahasan lainnya.
Adapun IALA adalah asosiasi internasional yang membidangi sarana bantu navigasi pelayaran yang didirikan pada tahun 1957. Organisasi ini mengumpulkan otoritas bantuan kelautan untuk Navigasi, produsen, konsultan, serta lembaga ilmiah dan pelatihan dari seluruh penjuru dunia dan menawarkan kesempatan untuk bertukar dan membandingkan pengalaman dan pencapaian mereka. (KND/MM/HB)