JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO) Mr. Kitack Lim sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pelayaran, khususnya terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan laut. Demikian salah satu hasil pertemuan Menhub dan Sekjen IMO di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Selasa (21/2).
Selain itu Menhub Budi dan Sekjen IMO sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan capacity building. “Kami juga berkoordinasi tentang kemungkinan adanya dukungan tenaga pendidikan bagi kita untuk meningkatkan pengetahuan SDM di bidang industri pelayaran,” kata Menhub.
Dalam pertemuan tersebut, Menhub menyampaikan bahwa Indonesia akan lebih mengoptimalkan peranannya sebagai anggota Dewan IMO sehingga lebih berdaya guna bagi industri maritim nasional. Hal ini untuk mendukung visi Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Pertemuan tadi membahas isu-isu yang relevan dimana kita berbicara tentang hal-hal yang penting bagi dunia pelayaran, kita ceritakan tentang tol laut dan Sekjen IMO mengapresiasi apa yang kita lakukan, terkait dengan tol laut dan konektivitas,” papar Menhub
Sejalan dengan Menhub, Sekjen IMO mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang penting bagi IMO. Untuk itu, IMO ingin memperkuat dan meningkatkan kerjasama terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut.
"Ini pertama kali saya ke Indonesia sejak dilantik sebagai Sekjen IMO. Indonesia adalah salah satu negara yang penting bagi IMO dan saya ingin ada peningkatan kerjasama terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan laut," papar Kitack Lim.
Pada pertemuan tersebut, Menhub juga menyampaikan keinginan Indonesia untuk mencalonkan kembali sebagai anggota Dewan IMO Kategori "C" periode 2018 - 2019. Dengan menjadi anggota Dewan IMO maka Indonesia akan memiliki peran yang besar dalam ikut menentukan kebijakan-kebijakan terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan laut. Mengingat kebijakan-kebijakan tersebut akan diputuskan oleh Dewan IMO. Pemilihan kembali anggota Dewan IMO periode 2018-2019 akan diselenggarakan pada Sidang Majelis IMO pada bulan November 2017 di London, Inggris.
“Beliau sangat apresiasi terhadap Indonesia dan menyampaikan Indonesia adalah salah satu anggota yang terpenting dari IMO karena memang kita banyak menyampaikan ide-ide dan pendapat, disisi lain kita memiliki laut yang luas. Mudah-mudahan peluang itu besar walaupun disampaikan tadi tahun ini akan lebih kompetitif karena ada anggota-anggota lain yang berkeinginan menjadi anggota Dewan,” jelas Menhub.
Menhub juga menyampaikan bahwa Indonesia juga telah bekerjasama dengan Malaysia dan Singapura dalam mengelola keselamatan pelayaran, keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka dan Selat Singapura. Sekjen IMO juga mengapresiasi hal ini.
Sebagai informasi, sebagai anggota IMO sejak 1961 Indonesia telah meratifikasi sebagian besar konvensi utama IMO. Hingga saat ini tercatat ada 27 instrumen IMO yang sudah disahkan dan diadopsi ke dalam peraturan perundangan-undangan nasional. Terakhir Indonesia meratifikasi Konvensi BWM 2004 pada tahun 2015 dan MLC pada tahun 2016, serta pada saat ini Indonesia dalam proses final pengesahan Protokol 88 SOLAS 1974 dan Protokol 88 Loadlines 1966. Kedua Protokol tersebut menjadi prioritas saat ini dikarenakan adanya kebutuhan dari industri pelayaran untuk penyederhanaan dan harmonisasi pemeriksaan kapal sebagaimana dipersyaratkan oleh konvensi.
Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang paling banyak meratifikasi Konvensi IMO, serta telah memperoleh banyak manfaat dalam rangka menjaga keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia.