3704
view(s)
JAKARTA – Indonesia kembali akan menjadi tuan rumah dalam rangka pembahasan peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura dengan Malaysia dan Singapura pada tanggal 26 – 30 September 2016 di Yogyakarta. Ketiga negara pantai tersebut tergabung dalam wadah Tripartite Technical Expert Group (TTEG), telah membentuk forum kerjasama Cooperative Mechanism (CM) yang setiap tahunnya menggelar sidang yang diselenggarakan secara bergantian oleh ketiga negara pantai tersebut.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Hemi Pamuraharjo menjelaskan Selat Malaka dan Selat Singapura adalah salah satu jalur pelayaran yang penting dan strategis di dunia. Jalur tersebut menghubungkan perekonomian daerah tersebut dengan seluruh dunia.
“Jalur tersebut memiliki jalur pelayaran yang sempit sehingga diharapkan dengan adanya pertemuan ini tentunya salah satu isu yang dibahas yaitu mengenai layanan pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura akan didiskusikan secara serius dalam forum ini karena ini berkaitan dengan keselamatan navigasi dan juga diamanatkan dalam IMO Resolution A. 375, yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization,” tegas Hemi.
Isu-isu terbaru lainnya terkait dengan Selat Malaka dan Selat Singapura yang menjadi kepentingan bersama juga akan dibahas dalam forum ini. Hemi berharap solusi untuk segala isu terkait Selat Malaka dan Selat Singapura dapat diselesaikan dengan baik melalui forum ini melalui perkuatan koordinasi dan kerjasama ketiga negara.
“Hal tersebut diperlukan untuk memastikan Selat tersebut aman, terbuka, dan aman untuk kegiatan pelayaran serta lingkungannya pun terlindungi,” ujar Hemi.
Pada pertemuan tahun ini, acara tersebut akan dilaksanakan secara bersamaan dan berkelanjutan yang dimulai dengan Pertemuan 9th Cooperation Forum pada tanggal 26-27 September 2016, Pertemuan 41st Tripartite Technical Experts Group (TTEG) pada tanggal 28-29 September 2016, dan Pertemuan 9th Project Coordination Committee pada tanggal 30 September 2016.
Pertemuan 9th Cooperation Forum (CF) merupakan pertemuan tingkat tinggi (high-level meeting) yang dihadiri pejabat setingkat Eselon I yang rencananya akan dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X. Pada pertemuan dimaksud, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ir. A. Tonny Budiono, MM akan memimpin sidang sebagai Chairman dan Delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Direktur Kenavigasian. Pertemuan ini membahas mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan di Selat Malaka & Singapura, serta untuk mengidentifikasi dan menyusun prioritas proyek dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka dan Singapura.
Sedangkan Pertemuan 41st Tripartite Technical Expert Working Group (TTEG) dan 9th Project Coordination Committee (PCC) merupakan pertemuan tingkat teknis yang akan membahas perkembangan usulan dan implementasi terhadap proyek-proyek yang telah disetujui pada pertemuan CF, yang direncanakan pertemuan tersebut akan dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ir. A. Tonny Budiono, MM.
Selain perwakilan dari Indonesia, Malaysia dan Singapura, pertemuan ini akan dihadiri pula oleh User States, antara lain dari Australia, Cina, Jerman, India, Jepang, Denmark dan negara bendera kapal lainnya, serta Organisasi Internasional dan stakeholder seperti IALA, INTERTANKO, BIMCO, ICS, JICA, MSC, NIPPON Foundation, KOICA, dan organisasi lainnya.
Pada pertemuan sebelumnya tahun 2015, Singapura menjadi tuan rumah pada pertemuan 8th CF, 40th TTEG, dan 8th PCC yang berlangsung pada tanggal 5 s.d. 9 Oktober 2015 dan dibuka secara resmi oleh Mrs. Josephine Teo, Senior Minister of State, Prime Minister’s Office, Ministry of Transport and Ministry of Foreign Affairs, Singapore. Pada pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Dinas Hidrografi dan Survei TNI-AL, LIPI serta PT. Pelindo I, PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan INAMPA.
