Judul : PENERBITAN IZIN PENETAPAN LOKASI TERMINAL KHUSUS
Kontak : DIREKTORAT KEPELABUHANAN
Lampiran :
Persyaratan :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2016, telah dilakukan penilaian dan evaluasi dari aspek kegiatan usaha, aspek transportasi hasil produksi, aspek kepelabuhanan, dan aspek keselamatan pelayanan yang pada prinsipnya kepada yang bersangkutan dapat diberikan persetujuan penetapan lokasi, Persyaratan Surat Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus.

 

Persyaratan :

A.      ADMINISTRASI

  1. Surat Permohonan sesuai contoh 1 pada lampiran Permenhub No. PM 51 Tahun 2011
  2. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000 dari pemohon bahwa lokasi yang diusulkan tidak bermasalah dengan pihak lain
  3. Salinan Surat Ijin Usaha Poko (IUP) dari instansi terkait dengan kegiatan usaha pokok diantaranya : pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata serta dok dan galangan kapal
  4. Letak lokasi dilengkapi dengan koordinat geografis digambarkan dalam peta laut beserta titik lokasi pelabuhan umum terdekat dan Terminal Khusus di sekitarnya
  5. Rekomendasi Syahbandar pada Kantor UPP setempat mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi kondisi perairan berdasarkan hasil survey
  6. Rekomendasi Bupati/Walikota setempat mengenai kesesuaian rencana lokasi Tersus dengan RTRW Kabupaten/Kota
  7. Rekomendasi Gubernur setempat mengenai kesesuaian rencana lokasi Tersus dengan RTRW Provinsi
  8. Akte Notaris Perusahaan
  9. Nomor Pokok Wajib Pajak
  10. Laporan Keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar
  11. Referensi Bank nasional atau Bank Swasta Nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000,- (lima puluh triliyun rupiah)
  12. Modal disetor dan total ekuitas minimal sejumlah minimal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sesuai PM 45 Tahun 2015
  13. Referensi Bank

B.      STUDI KELAYAKAN yang paling sedikit memuat :

  1. Rencana Volume Bongkar/Muat bahan baku, peralatan penunjang dan hasil produksi
  2. Rencana Frekuensi kunjungan kapal
  3. Aspek ekonomi tentang efisiensi dibangunya Tersus
  4. Aspek Lingkungan
  5. Hasil Survey Hidrooceanografi (Pasang Surut, Gelombang, Kedalaman, Arus), topografi, titik benchmark lokasi Pelabuhan yang dinyatakan dalam koordinat geografis

Surat Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus Diterbitkan oleh MENTERI PERHUBUNGAN

Lama Proses               :

1. Direktorat Kepelabuhanan 11 (Sebelas) Hari Kerja

2. Ditjen Hubla  selama 3 (Tiga) Hari Kerja

3. Sekjen  Selama 5 (Lima) Hari Kerja

Masa Berlaku : 

---

Biaya (PNBP) :

---

Pelayanan online :

---