Humas Pemerintah merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja Pemerintah. Sepanjang tahun 2019, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut gencar melaksanakan berbagai kegiatan tentang kehumasan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.
Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan bahwa seluruh informasi yang dikuasai oleh Badan Publik menjadi terbuka untuk masyarakat kecuali yang informasi dikecualikan, sehingga semakin mendorong pada penyelenggaraan Pemerintahan yang terbuka (open government).
Karena itulah, setiap badan publik seperti Ditjen Perhubungan Laut termasuk seluruh UPT di daerah dituntut untuk mampu memberikan akses informasi bagi masyarakat luas karena pada dasarnya informasi merupakan milik publik sehingga sudah selayaknya masyarakat dapat mengakses informasi publik tersebut dengan mudah, cepat, efektif dan efisien.