403
view(s)
Jakarta, (11/9) – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dengan PT Transporindo Nusantara Terminal di Jakarta, Kamis (11/9). Perjanjian ini meliputi penyediaan dan pengelolaan infrastruktur di Pelabuhan Kelas II Nabire, Papua Tengah dan Pelabuhan Kelas III Belang-Belang, Sulawesi Barat.
Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, mewakili Kementerian Perhubungan, dan Direktur PT Transporindo Nusantara Terminal, Temmy Setyorini.
Dalam arahannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan swasta dalam mengelola infrastruktur pelabuhan.
“Melalui skema kerja sama pemanfaatan ini, aset negara dapat dikelola lebih produktif, transparan, dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing logistik nasional sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah timur Indonesia,” ujar Lollan.
*Berlaku Selama 50 tahun*
Adapun objek kerja sama di Pelabuhan Nabire mencakup tanah, dermaga, gudang, jalan khusus kompleks, bangunan fasilitas pelabuhan, serta area parkir dan penerangan jalan dengan luas total lebih dari 160 ribu m2.
Sementara itu, Pelabuhan Belang-Belang akan dikelola dengan fokus pada fasilitas dermaga, bangunan gudang, dan lahan untuk mendukung kegiatan bongkar muat barang serta pelayanan penumpang dengan luas total lebih dari 50 ribu m2.
“Jangka waktu kerja sama keduanya berlaku selama 50 tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani,” ucapnya.
Lollan menambahkan, kerja sama ini bukan hanya tentang investasi, melainkan komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan pelabuhan bagi masyarakat.
“Kami optimis kolaborasi ini akan berjalan baik dan memberikan manfaat signifikan bagi perekonomian nasional maupun daerah,” tutup Lollan.
Kerja sama ini menandai langkah strategis Pelabuhan Nabire dan Belang-Belang sebagai pintu utama pergerakan barang dan jasa di wilayah timur Indonesia, sekaligus bagian dari upaya memperkuat konektivitas maritim yang merata di seluruh nusantara. (AD/EJ/HJ)
