3069
view(s)
BANDUNG (23/7) - Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi manajerial pada penyelenggaraan pelayanan publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Bagian Organisasi dan Humas menyelenggarakan Workshop Penataan Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024. Workshop tersebut diadakan pada tanggal 22-26 Juli 2024 di Hotel Holiday Inn Bandung, Jawa Barat.
Acara yang secara khusus ditujukan kepada para Kepala Bagian dan Kepala Subbagian Tata Usaha di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tersebut dibuka oleh Sekretaris Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan. Dalam sambutannya, Lollan menyampaikan bahwasanya penyediaan, pelaksanaan dan evaluasi pemenuhan komponen utama penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab pelaksana fungsi ketatausahaan.
"Saya sampaikan kepada para Kepala Bagian atau Kepala Subbagian Tata Usaha bahwa tugas dan fungsi Bapak dan Ibu memegang peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada masing-masing unit kerja," ujar Lollan.
Lebih lanjut Lollan mengatakan bahwa berbagai upaya untuk peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pelayanan publik telah dilaksanakan antara lain melalui Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Duta Pelayanan Publik, Bimbingan Teknis Pengelolaan Dokumentasi Pelayanan Publik, dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang pada umumnya dihadiri oleh Pelaksana pada Bagian Tata Usaha.
Sebagai informasi bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 263 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dalam Keputusan tersebut telah diatur 5 (lima) komponen utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan; Standar Ruang Pelayanan Publik; Duta Pelayanan Publik; Informasi Layanan Publik; dan Survei Kepuasan Masyarakat.
Selanjutnya, pemenuhan 5 komponen utama tersebut menjadi dasar dalam penilaian kualitas pelayanan publik yang secara berkala dilaksanakan penilaian melalui 4 jenis penilaian. Adapun keempat jenis penilaian tersebut diantaranya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK dan WBBM); Penilaian Pelayanan Publik Prima; Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik; serta Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Kelompok Rentan.
"Untuk itu, peningkatan kompetensi SDM bagi penyelenggara pelayanan publik ini merupakan bentuk pelaksanaan program reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan yang prima," tuturnya.
Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, maka selama tiga hari kegiatan workshop para peserta akan mengikuti rangkaian kegiatan berupa pemaparan narasumber dari Kementerian PANRB, Ombudsman RI, maupun dari internal Kementerian Perhubungan. Selain itu, agenda dilanjutkan dengan melakukan pelatihan Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Table Manner oleh Hospitality Trainer, visitasi pada Mal Pelayanan Publik di Kota Bandung, serta penyusunan Action Plan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan juga penyematan Lambang Pin Kerja dengan Hati oleh Kepala Bagian Organisasi dan Humas kepada perwakilan peserta. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk bekerja setulus hati dalam memberikan pelayanan konektivitas dan keselamatan transportasi laut bagi masyarakat Indonesia.
"Saya mengimbau kepada para peserta Workshop Penataan Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik untuk dapat berpartisipasi aktif pada seluruh rangkaian kegiatan. Sehingga, pengetahuan dan kompetensi yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan workshop dapat menjadi bekal dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada masing-masing unit kerja," tegasnya. (SR/MM/HB)
