2840
view(s)
JAKARTA (22/3) – Guna membahas lebih lanjut mengenai Proyek Marine Environment Protection for Southeast Asia Seas (MEPSEAS), Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan melakukan pertemuan dengan International Maritime Organization (IMO)/Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) Project Team Leader MEPSEAS, serta masing-masing National Focal Point dari 6 (enam) negara Asia Tenggara lain yang terlibat dalam proyek tersebut melalui video conference yang diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan pada hari ini (22/3).
National Focal Point Indonesia, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ir. Junaidi, yang bertindak selaku delegasi Indonesia pada pertemuan dengan video conference tersebut menjelaskan bahwa selain National Focal Point dari 7 negara beneficiary, hadir pula pada pertemuan dimaksud Dr. Jose Matheickal dan Ms. Melanie Sguelia selaku IMO Project Team, serta Ms. Brenda Pimentel yang telah ditunjuk sebagai Internasional Consultant for IMO.
Proyek MEPSEAS sendiri, menurut Junaidi, digagas pada tanggal 8 Desember 2017 yang lalu, setelah IMO dan NORAD menandatangani persetujuan untuk membantu tujuh negara Asia Tenggara dalam melindungi lingkungan maritime mereka dari kegiatan operasional pelayaran melalui sebuah joint project.
“Tujuh negara yang terlibat dalam proyek tersebut adalah Indonesia, Kamboja, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand,” jelas Junaidi.
Proyek empat tahun ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan tiap negara yang terlibat dalam mengimplementasikan konvensi-konvensi perlindungan lingkungan maritim yang menjadi prioritas tinggi, termasuk di antaranya Ballast Water Management Convention, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, dan Anti-Fouling System Conventions.
“MEPSEAS ini juga dapat membantu negara-negara yang terlibat dalam proyek-proyek IMO NORAD sebelumnya dalam mengimplementasikan instrumen IMO di atas dengan fokua pada penerapan Flag State dan Port State implementation terhadap konvensi-konvensi tersebut,” tutur Junaidi.
Junaidi menambahkan, bahwa Proyek MEPSEAS ini telah menjadi pembahasan dalam pertemuan regional ASEAN, antara lain pertemuan ASEAN Maritime Transport Working Group (MTWG) ke-35 yang diselenggarakan di Singapura pada tanggal 27 Februari s.d. 1 Maret 2018 yang lalu.
Pada ASEAN MTWG ke-35 tersebut, Tokyo MOU Secretariat, Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA), dan Woman in Maritime (WIMA) telah mengkonfirmasi dukungan mereka terhadap proyek ini dan berencana untuk membuat perjanjian kerja sama. Selain itu, Maritime and Port Authority (MPA) of Singapore juga telah menyampaikan kesediaan mereka untuk menjadi tuan rumah, sekaligus mensponsori pertemuan teknologi regional yang akan diadakan di bawah naungan Proyek MEPSEAS.
“ASEAN MTWG telah menyepakati untuk menempatkan Proyek MEPSEAS di bawah pengawasan mereka, dan akan menjadikan Proyek tersebut sebagai salah satu dari agenda diskusi MTWG selama 4 (empat) tahun berikutnya, serta mendukung pelaksanaan pertemuan regional terkait transfer teknologi,” ujar Junaidi.
Proyek MEPSEAS ini rencananya akan diluncurkan pada pertemuan The First High-Level Regional Meeting (FHRM) yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal akhir Juni 2018. Pertemuan ini direncanakan akan berlangsung selama 3 (tiga) hari dan dihadiri oleh sekitar 40 peserta yang terdiri dari para pejabat tinggi dari semua administrator maritim, National Focal Point, dan konsultan nasional dari tiap negara yang terlibat, perwakilan IMO, Konsultan Internasional IMO, Tokyo MOU Secretariat, PEMSEA, WIMA, dan NORAD.
“Indonesia menyambut baik dan menyatakan kesediaan ketika IMO mengajukan tawaran kepada negara-negara yang terlibat untuk secara volunteer menjadi tuan rumah FHRM. Adapun detail penyelenggaraan akan dikomunikasikan dengan IMO kemudian,” jelas Junaidi.
Junaidi menambahkan, bahwa untuk membicarakan rencana lanjut Proyek ini, Tim dari IMO akan melaksanakan pertemuan dengan para perwakilan Negara-Negara Beneficiary di sela-sela Sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) ke-72 , yang akan diselenggarakan di London pada 9 s.d. 13 April 2018 mendatang.
“Sebagai tindak lanjut, dalam waktu dekat IMO juga akan mengirimkan Konsultan Internasional ke 6 negara ASEAN, termasuk Indonesia di bulan April-Mei untuk membahas detail kegiatan,” tutup Junaidi.
Turut hadir dalam video conference dimaksud dan juga merupakan anggota delegasi Indonesia adalah para perwakilan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Kenavigasian serta Bagian Hukum dan KSLN.
