4451
view(s)
JAKARTA (7/12) - Penerapan digitalisasi diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk menjalankan usahanya, terciptanya keamanan dalam bertransaksi serta mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan proses kegiatan di bidang pelayaran.
Di samping itu, pelayanan terhadap kapal mulai dari masuk pelabuhan, sandar, bongkar muat dan keluar dari pelabuhan dapat dengan mudah diproses dan diawasi. Digitalisasi merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan pelayanan, menjawab tantangan bisnis maritim secara global, mendukung kelestarian lingkungan melalui kegiatan operasional yang bersih dan efisien, dan pada akhirnya akan menciptakan sinergi di antara semua pemangku kepentingan di bidang pelayaran.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Tahun 2022 yang mengusung tema “Layanan Digital Hadapi Tantangan Global”, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Rabu (7/12).
Namun demikian, lanjut Arif digitalisasi bukanlah proses yang berdiri sendiri, karena selain digitalisasi, beberapa hal penting lain yang harus terus dicermati dan menjadi isu penting di bidang lalu lintas dan angkutan laut antara lain mengenai tarif petikemas, standar layanan penumpang, pengelolaan kapal milik negara, kebijakan operasional kapal pesiar domestik, hingga kegiatan bongkar muat di pelabuhan.
“Dengan layanan digital, akan tercipta transparansi di antara instansi pemerintah, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan. Digitalisasi dan proses online juga harus mampu mengatasi persoalan nyata” kata Arif.
Untuk itu, Arif berharap agar dengan menerapkan proses digital pada layanan yang diberikan, semua prosedur administrasi di kantor maupun kegiatan teknis di lapangan, dapat menjadi lebih mudah, cepat, akurat, efisien dan tepat sasaran.
Sementara itu, Direktur Lalu Linas dan Angkutan Laut, Capt. Hendri Ginting mengatakan bahwa Rakornis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut tahun 2022 diselenggarakan dengan tujuan untuk memelihara kesamaan perspektif, menjalin komunikasi yang efektif, menjaga kekompakan serta sinergitas antara petugas bidang lalu lintas dan angkutan laut di kantor pusat dengan penyelenggara pelabuhan di daerah.
Selain itu, lanjut Hendri, penyelenggaraan Rakornis ini juga dilatarbelakangi oleh rasa tanggung jawab petugas bidang lalu lintas dan angkutan laut yang besar di wilayah perairan NKRI dengan beragam latar belakang, tingkat sosial ekonomi, dan kondisi geografis wilayah kerja, disertai perubahan dan pengembangan sistem informasi, sehingga kerap menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda terhadap penerapan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tugas ataupun program kerja yang telah ditetapkan.
Untuk itu, Hendri meminta agar para peserta Rakornis dapat berdiskusi dan bertukar pikiran serta menginventarisasi persoalan-persoalan yang mengemuka di wilayah masing-masing untuk dikoordinasikan dalam upaya mendapatkan solusi.
Hendri berharap seluruh hasil pembahasan terhadap materi yang dilakukan dalam Rakornis ini, dapat benar-benar diimplementasikan dan ditindaklanjuti sebaik-baiknya oleh semua pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mewujudkan pelayanan transportasi laut yang berkualitas sebagaimana harapan kita bersama.
Pada kegiatan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkesempatan memberikan arahan kepada kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut.
Adapun yang menjadi perhatian dalam arahan Menhub adalah pentingnya peran transportasi laut dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tentunya untuk itu, Kementerian Perhubungan harus mampu mewujudkan konektivitas nasional, kinerja pelayanan dan keselamatan transportasi.
