4755
view(s)
Jakarta – Pengembangan tahap pertama Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo yang menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) akan segera dimulai. Pada Senin (25/7), telah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit atau pembiayaan antara PT Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT) selaku pengelola pelabuhan atau debitur, dengan PT Bank BNI (Persero) dan PT. Indonesia Infrastructure Finance selaku kreditur, yang disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
“Kami ditugaskan untuk mengajak pihak swasta untuk turut mengembangkan pelabuhan. PT AGIT sangat tepat untuk mengembangkan Pelabuhan Anggrek yang dibangun dengan konsep “smart port”. Insya Allah pelabuhan ini memberikan manfaat bagi kemajuan perekonomian serta meningkatkan daya saing Indonesia,” ujar Menhub.
Menhub menyampaikan apresiasi kepada PT AGIT yang telah berkomitmen merealisasikan dan mengoperasikan proyek ini meski di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, Menhub juga menyampaikan apresiasi kepada PT. BNI (Persero) Tbk dan PT. Indonesia Infrastructure Finance yang telah bersedia memberikan pendanaan dan konsisten mendukung terlaksanannya pendanaan kreatif non APBN ini.
“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pelindo, yang selama ini telah bahu membahu dan berkolaborasi menjadikan Pelabuhan Anggrek ke depannya sebagai pusat kegiatan di Indonesia. Semoga kehadirannya bermanfaat untuk bangsa dan masyarakat,” kata Menhub.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel berharap, pembangunan pelabuhan yang memiliki potensi penyediaan logistik dan pangan ini, dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bagi Provinsi Gorontalo yang termasuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Terluar).
"Oleh karenanya saya menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kementerian Perhubungan dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut, sehingga pembangunan Pelabuhan Anggrek ini dapat terlaksana, " ujar Menhub.
Sementara itu, Direktur Utama AGIT Hiramsyah Sambudhy Thaib mengatakan, proyek ini merupakan tantangan tersendiri bagi pihaknya. Dengan skema KPBU, pengembalian dana investasi yang dikeluarkan tidak hanya tergantung pada efisiensi pengelolaan pelabuhan, tapi juga akan sangat ditentukan bagaimana meningkatkan perekonomian dan arus barang dari dan ke Gorontalo.
“Tantangan kami tidak sebatas mengelola pelabuhan saja, tapi bagaimana membuat pengembangan pelabuhan ini menjadi lokomotif, untuk memperkuat ekosistem perekonomian Gorontalo menjadi destinasi investasi yang menarik. Menjadi bagian ekosistem dan sinergi pembangunan Gorontalo, adalah salah satu visi dan misi AGIT,” katanya.
Pengelolaan Pelabuhan Anggrek dilaksanakan oleh PT AGIT selama kurun waktu 30 tahun, sesuai dengan Perjanjian KPBU Pelabuhan Anggrek antara Kementerian Perhubungan dengan PT. AGIT yang telah ditandatangani pada 2021 lalu.
Pada tahap pertama, pembangunan yang akan dilakukan antara lain yakni: perluasan dermaga, lapangan peti kemas (kontainer), kargo dan fasilitas pendukung lainnya.
Turut hadir dalam penandatangan perjanjian tersebut yaitu Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha; Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel; Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan BAPPENAS Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan; Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI Luky Alfirman; serta para Direksi BUMN terkait. (AH/RDL/LA/HT)
