JAKARTA (26/10) - Transportasi laut memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya untuk wilayah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan) yang sangat membutuhkan transportasi laut penumpang maupun barang.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengemban tugas untuk melaksanakan program strategis nasional dalam rangka mewujudkan Nawa Cita melalui visi Poros Maritim melalui program konektivitas transportasi laut yang saat ini lebih di kenal dengan istilah Tol Laut.
Pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut agar tercipta transportasi laut yang tertib, teratur, aman dan lancar dengan biaya yang terjangkau guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan kemudahan transportasi laut untuk distribusi penumpang dan barang. Keberadaan pelayaran Tol Laut dalam memberikan pelayanan untuk pemenuhan bahan pokok dan penting pada derah-daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan mempunyai peran besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, mengingat kebutuhan akan jasa angkutan laut semakin meningkat sejalan dengan kondisi geografis Negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau.
“Jadi memang agenda acara ke depan adalah bagimana kita melakukan koordinasi, tidak cukup itu saja tetapi berkooperasi atau bekerja sama, dimana pada acara FGD kali ini kami mengundang 5 stakeholder yang terdiri dari Akademisi, Goverment yang mewakili Kementerian/Lembaga, Stakeholder/Para Pelaku Usaha, Media dan Civil Society,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam sambutannya yang diwakili oleh Staf Khusus Menteri Untuk Urusan Ekonomi dan Investasi Transportasi Prof. Wihana Kirana Jaya pada acara Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi dan Penetapan Trayek Tol Laut Logistik Tahun 2020 di Jakarta, (25/10).
Lebih lanjut Wihana mengatakan, Kementerian/Lembaga harus mampu menyerap atau mengadaptasi ide-ide yang disampaikan oleh Presiden. “Kemarin Pak Presiden sudah jelas arahannya ada 5, kemudian Pak Menteri sebagai _agent_ dari Pak Presiden tentunya akan menyerap/mengadaptasi ide-ide Presiden tentang pembangunan infrastruktur, birokrasi, sumber daya manusia, anggaran yang efektif sampai pada investasi,” katanya.
Ia mengungkapkan, tol laut yang dikatakan sebagai salah satu proritas pembangunan nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama dengan 5 stakeholder terkait tadi harus mampu mengakselerasi tol laut ini dimana salah satu tujuannya untuk memberikan disparitas harga mulai dari perencanaan, implementasi, output, hasil dan dampaknya. Selain itu, dalam menentukan trayek harus dikoordinasikan dengan semua pihak yang terlibat agar trayek yang telah ditetapkan dapat berjalan optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko dalam laporannya mengatakan bahwa acara FGD kali ini Kemenhub mencoba untuk membangun sinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga bahwa program Tol Laut Logistik ini bukan semata-mata hanya membawa barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. “Tujuan dan maksud kegiatan ini adalah yang pertama kita ingin mengecek serta mengevaluasi kembali berbagai pertemuan, rapat koordinasi yang kita lakukan mulai dari awal 2019 mendekati penghujung 2019 mengenai trayek tol laut,” ujar Capt. Wisnu.
Selanjutnya, Ia menjelaskan bahwa tol laut ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. “Kita mulai di akhir 2015 dan pertumbuhannya bisa kita lihat mulai dari jumlah kapal, jumlah trayek, kemudian jumlah pelabuhan tercatat tidak kurang dari hampir 300.000.000 ton muatan sudah kita muat, sudah didistribusikan ke pulau-pulau ke daerah tertinggal, terluar, terpencil dan perbatasan,” ungkapnya.
Melalui FGD ini, Capt. Wisnu berharap mampu menghasilkan rumusan pemikiran yang inovatif dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan Tol Laut yang lebih baik dan diharapkan kepada para pihak terkait untuk dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dalam pelaksanaan Program Tol Laut dengan unsur-unsur terkait dilapangan dan mengantisipasi serta mengupayakan pemecahan hambatan yang timbul agar dimasa mendatang persoalan yang sama tidak terulang lagi.
“Kita berusaha untuk program tol laut ini bisa jalan seperti yang diharapkan dan diinginkan dalam visi Presiden. Saya kira ke depan banyak sekali potensi yang bisa kita kolaborasikan untuk membuat tol laut ini bisa lebih baik lagi, dan tentunya masyarakat bisa merasakan dan apa yang diinginkan oleh pimpinan kita Bapak Presiden dalam visinya bisa kita capai,” katanya.
Sebagai informasi, pada tahun 2019 ini Kementerian Perhubungan telah menyelenggarakan 20 trayek penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut (Tol Laut). Sedangkan pada tahun 2020 direncanakan jumlah trayek akan ditambah menjadi 26 trayek.
“Diharapkan hasil dari FGD ini dapat berguna bagi perkembangan pelayanan Tol Laut Logistik sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat di daerah/wilayah tertinggal, terluar, terpencil dan perbatasan serta dapat menumbuhkan pusat-pusat industri dan perdagangan baru sehingga mempu meningkatkan perekonomian daerah tersebut," tutup Capt. Wisnu.