Informasi Prosedur Layanan

Judul : Kerjasama Pemerintah Swasta
Kontak : -
Hits : 6317
Lampiran :
​Peraturan ini mengatur KPS untuk proyek-proyek infrastruktur tertentu. Dalam hal ini termasuk mengenai proyek-proyek infrastruktur seperti  bandara, pelabuhan, jalur kereta api, jalan, dsb. Proyek-proyek ini dapat dilaksanakan baik berdasarkan yang  dimohonkan ataupun tidak dimohonkan namun pada umumnya penyeleksian terhadap suatu Badan usaha harus dilakukan melalui proses tender ​terbuka. Proyek yang “Solicited” diidentifikasi dan disiapkan oleh Pemerintah, sedangkan untuk proyek yang “Unsolicited” diidentifikasi dan diajukan kepada Pemerintah oleh suatu Badan Usaha. 
​ 
Lembaga Kontraktor Pemerintah dapat diadakan baik di tingkat regional ataupun nasional. Proyek KPS dapat dilaksanakan berdasarkan perijinan Peme rintah ataupun melalui Perjanjian Kerjasama (PK). Pemerintah dapat memberikan dukungan perpajakan dan / atau non-pajak untuk meningkatkan kelayakan suatu proyek infrastruktur. Proyek ini harus terstruktur untuk  dapat mengalokasikan risiko yang mampu dikelola secara maksimal oleh pihak pelasana.

Pelayanan online :

---